Kompas.com - 03/06/2014, 14:42 WIB
EditorEgidius Patnistik
WASHINGTON, KOMPAS.COM — AS mengatakan, pihaknya akan mempertahankan bantuan keuangan bagi otoritas Palestina walau telah memiliki pemerintahan baru yang didukung gerakan Islam Hamas. Sikap AS tersebut langsung mendapatkan kecaman Israel.
 
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki, mengatakan, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menelepon Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Senin (2/6/2014), untuk membahas lanjutan dukungan AS bagi otoritas Palestina.

Pemerintah Israel kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya "sangat kecewa" dengan komentar AS tentang bekerja dengan pemerintah baru Palestina, yang dibentuk setelah tercapai kesepakatan dengan Hamas, yang selama ini dianggap AS dan Israel sebagai kelompok teroris, dengan Organisasi Pembebasan Palestina yang merupakan saingannya. Bantuan AS untuk Palestina tahun ini dianggarkan sebesar 440 juta dollar AS.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengawasi pengambilan sumpah 17 menteri pada Senin dalam sebuah seremoni di markasnya di Ramallah, Tepi Barat. Abbas mengatakan, pemerintahan teknokratis baru, yang tidak mencakup para anggota Hamas, akan mendukung kondisi yang ditetapkan para mediator internasional. Pemerintahan baru itu akan menghormati berbagai persetujuan pada masa lalu dengan Israel dan menyangkal kekerasan serta mengakui negara Israel.

"Berdasarkan apa yang kami ketahui sekarang, kami bermaksud untuk bekerja sama dengan pemerintahan ini, tetapi akan mengawasi dengan cermat demi memastikan pemerintahan itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang Presiden Abbas tegaskan hari ini," kata Psaki.

Kongres telah mencegah bantuan AS buat Pemerintah Palestina "yang secara efektif dikendalikan" Hamas, serta setiap pengaturan pembagian kekuasaan yang meliputi para anggota Hamas atau yang dihasilkan dari kesepakatan di mana Hamas "mendapat pengaruh". Presiden AS punya wewenang untuk mengesampingkan ketentuan itu jika dianggap demi kepentingan nasional.

Anggota Kongres Eric Cantor menyerukan penghentian bantuan AS sehingga pemerintahan Obama dan Kongres bisa menentukan apakah "apa yang disebut sebagai pemerintahan teknokratis itu" bebas dari pengaruh Hamas.

"Presiden Abbas berpendapat bahwa pemerintahan baru itu terdiri dari menteri-menteri tanpa afiliasi politik, tetapi pemerintahan baru ini tampaknya bergantung pada Hamas dan Hamas terus mendukung terorisme dalam usahanya untuk menghancurkan negara Israel," kata Cantor dalam sebuah pernyataan. "Beban berada di pundak pemerintahan persatuan yang baru ini untuk menunjukkan bahwa penolakannya terhadap terorisme benar-benar independen dari Hamas" dan mengakui hak Israel untuk berada sebagai negara Yahudi, kata Cantor, seorang anggota Partai Republik dari Virginia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Bloomberg
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.