Krisis Thailand, KBRI Siap Evakuasi WNI jika Diperlukan

Langkah militer Thailand untuk kembali merebut kekuasaan memicu kecaman internasional. Amerika Serikat, sekutu dekat negara itu, langsung mengambil langkah konkret. Washington menangguhkan bantuan militer bagi Thailand dengan membekukan 3,5 juta dollar AS dari total bantuan 10,5 juta dollar AS.

AS juga meminta militer segera memulihkan kekuasaan pemerintah sipil. Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Washington tengah mempertimbangkan sanksi lanjutan, yakni pemotongan bantuan lebih besar lagi.

Selain AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Eropa, dan Jepang juga menyatakan prihatin dengan situasi Thailand. AS dan Jepang adalah sumber investasi asing utama bagi negeri itu.

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan, London meminta militer Thailand menetapkan jadwal pemilu yang jelas secepatnya guna membangun kembali pemerintahan demokratis.

Komisioner Tinggi HAM PBB Navi Pillay mendesak Thailand memastikan penghormatan HAM dan pemulihan yang cepat atas aturan hukum. Kelompok HAM, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, juga mengkritik penahanan para pemimpin politik.

Pelaku bisnis pun mengkhawatirkan situasi terbaru di Thailand. ”Saya khawatir dengan Thailand,” kata Marshall Stocker, Manajer Dana Ekuitas Global di Eaton Vance, AS.

Demokrasi

Dari Manila, Filipina, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keprihatinan atas kudeta militer di Thailand.

”Indonesia prihatin karena kudeta militer bukan cara demokratis. Saya harus tegas, terang, dan jelas soal ini meski itu masalah dalam negeri Thailand. Indonesia ingin agar nilai-nilai demokrasi kembali diberlakukan di Thailand sebagaimana menjadi semangat dalam Piagam ASEAN yang baru,” kata Yudhoyono di sela-sela lawatannya di Manila, seperti dilaporkan wartawan Kompas, C Wahyu Haryo PS.

Yudhoyono menyerukan penguasa militer di Thailand tetap menjalin kerja sama dengan elemen lain di Thailand agar ada solusi yang damai, demokratis, dan bermanfaat bagi rakyat.

Meski merupakan masalah dalam negeri Thailand, dalam pandangan Yudhoyono, ASEAN perlu mengambil dan melakukan sesuatu demi kebaikan bangsa Thailand dan ASEAN. (AFP/AP/REUTERS/CAL)