Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintahan Militer Thailand Segera Bayar Utang ke Petani

Kompas.com - 25/05/2014, 17:47 WIB

BANGKOK, KOMPAS.com — Pemimpin militer Thailand yang melakukan kudeta menyatakan akan memprioritaskan pemulihan sektor ekonomi, utamanya segera membayar para petani yang berasnya telah dibeli pemerintah.

Hal itu diungkapkan pejabat militer kepada para pebisnis, menyusul gagalnya sistem subsidi dan kerja sama dengan petani yang digulirkan pemerintahan Yingluck Shinawatra.

Hingga saat ini pihak militer terus mengonsolidasikan kekuatan, sejak mengambil alih pemerintahan pada Kamis lalu. Selain itu, pihak angkatan bersenjata juga menangkapi para pemrotes serta mencoba "membungkam" kritisisme dengan menerapkan sensor.

Pada hari ini, Minggu (25/5/2014), militer menyatakan bakal fokus memperbaiki perekonomian sebelum Thailand jatuh ke dalam resesi.

"Ekonomi Thailand butuh pemulihan. Jika terdapat masalah, kita harus segera menemukan solusinya," ujar Sekjen Asosiasi Bankir Thailand Thawatchai Yongkittikul, seusai bertemu pemimpin kudeta militer Jenderal Prayuth Chan-ocha.

"Salah satu isu yang harus segera diselesaikan adalah menyelesaikan skema pembayaran beras yang telah dibeli dari petani serta menyiapkan budget negara untuk tahun fiskal 2015," lanjut Thawatchai.

PDB negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara ini pada kuartal I-2014 menyusut menjadi 2,1 persen, dan hanya sedikit peluang untuk membaik. Konsumsi masyarakat Thailand turun drastis, dan belanja pemerintah anjlok.

Terkait dengan kudeta tersebut, banyak negara yang telah mengeluarkan travel warnings bagi warganya yang bepergian ke Thailand. Kondisi ini diperkirakan bakal menurunkan jumlah kunjungan wisata ke negara ini. Sektor pariwisata menyumbang 10 persen perekonomian Thailand.

Utang ke petani

Munculnya kudeta militer, salah satunya dipicu oleh gagalnya pemerintahan Yingluck Shinawatra menjalankan skema subsidi beras bagi petani. Di mana, kebijakan tersebut adalah kebijakan populis di mata penduduk perdesaan Thailand, sehingga berhasil membawa Yingluck memenangkan pemilihan umum pada 2011.

Yingluck menggulirkan kebijakan itu guna memperkuat dukungan ekonomi bagi masyarakat perdesaan Thailand. Namun, kebijakan itu menuai kritisisme masyarakat kelas menengah di Bangkok karena rentan terjadinya korupsi.

Sejauh ini, utang pemerintah kepada petani telah mencapai 2,5 miliar dollar AS. Jika utang tersebut dibayar seluruhnya, itu akan menjadi sebuah poin tambah militer di mata para petani.

Somchart Soithong, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Thailand menjelaskan, pihak militer telah menyiapkan dana sebesar 90 miliar baht (sekitar 3 miliar dollar AS) untuk membayar utang pemerintah kepada para petani.

"Dari jumlah itu, kami telah memiliki dana sebanyak 40 miliar baht dari BAAC (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) dan Kementerian Keuangan akan segera mencari sisanya sebanyak 50 miliar baht," ujar Somchart.

Sementara itu, juru bicara militer menyatakan bahwa para petani diharapkan segera mendapatkan pembayaran dalam dua tiga hari ke depan, dan seluruh utang pemerintah ke petani akan diselesaikan dalam rentang waktu sebulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Reuters
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com