Thailand Umumkan Darurat Militer untuk Atasi Kerusuhan

Tentara-tentaa yang menyandang senjata, didukung kendaraan militer yang dilengkapi senapan mesin, terlihat di jantung ritail dan kawasan hotel Bangkok. Tentara juga ditempatkan di stasiun-stasiun  televisi dan militer mengatakan, media akan disensor.

Pemecatan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra awal bulan ini, dalam sebuah keputusan pengadilan yang kontroversial, telah menimbulkan ketegangan yang melonjak di kerajaan itu, yang bertahun-tahun telah mengalami kekacauan politik. Massa "Kaus Merah" yang merupakan pendukung Yingluck dan saudara laki-lakinya Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dari kursi perdana menteri dalam kudeta tahun 2006, telah memperingatkan ancaman perang saudara jika kekuasaan diserahkan kepada pemimpin yang tidak dipilih melalui proses pemilu, sebagaimana tuntutan kaum oposisi.

Thailand, negara perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara dan sekutu utama AS, sudah tidak punya pemerintah yang berfungsi efektif sejak Desember lalu. Keadaan itu telah mengganggu belanja pemerintah, membuat takut para investor dan menghalangi wisatawan asing.

Negara itu kini menghadapi resesi, berdasarkan angka pertumbuhan terbaru yang dikeluarkan minggu ini, dan Jepang, yang beberapa perusahaannya punya investasi asing terbesar di Thailand, telah mengungkapkan keprihatinannya atas krisis yang berlangsung itu. "Kami memiliki keprihatinan serius terhadap situasi di Thailand," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, kepada wartawan di Tokyo. "Kami sekali lagi mendesak semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan."

Pemimpin massa Kaus Merah di Bangkok mengatakan, tentara telah mengepung mereka, dan pemerintah mengatakan militer sedang berusaha untuk meyakinkan mereka agar  membubarkan diri.

"Kami telah dikepung oleh pasukan di semua sisi," kata pemimpin pengunjuk rasa, Jatuporn Prompan, kepada kantor berita AFP.

Sebuah pengumuman di televisi dikelola militer mengatakan, darurat militer  diterapkan "demi memulihkan perdamaian dan menertibkan orang-orang dari semua sisi" setelah tujuh bulan protes yang telah menyebakan 28 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. "Ini bukan sebuah kudeta," kata pengumuman itu. "Masyarakat tidak perlu panik, mereka masih bisa menjalani hidupnya seperti biasa."

Meskipun ada jaminan militer itu, kecemasan bahwa pengambilalihan oleh militer sedang berlangsung dipicu oleh kehadiran tentara dan perintah Panglima Militer Jenderal Prayut Chan-O-Chaan bahwa media akan disensor demi kepentingan "keamanan nasional".

Pemerintah negara itu mengaku tidak diajak bicara mengenai penerapan darurat militer tersebut. Paradorn Pattanatabut, penasehat keamanan bagi Perdana Menteri yang baru Niwattumrong Boonsongpaisan menegaskan hal itu. "Pemerintah sementara masih ada dengan Niwattumrong sebagai perdana menteri sementara. Semuanya normal kecuali bahwa militer bertanggung jawab untuk semua masalah keamanan nasional," katanya.

Seorang pembantu dekat perdana menteri mengatakan, mereka sedang mengadakan "pertemuan kabinet mini saat ini di sebuah rumah aman" dan akan membuat pengumuman resmi pada hari ini juga.