Jepang Longgarkan Larangan Ekspor Senjata

TOKYO, KOMPAS.com — Jepang akan melonggarkan larangan ekspor senjata untuk kali pertama dalam hampir 50 tahun terakhir.

Pada masa lalu, semua penjualan terkait militer bisa dikatakan dilarang, meskipun terjadi alih teknologi ke Amerika Serikat.

Perkembangan baru ini akan memungkinkan Jepang mengembangkan senjata bersama sekutunya, dan industri pertahanan akan mendapatkan akses terhadap pasar dan teknologi baru.

Langkah ini kemungkinan akan dicurigai China yang menuduh Jepang meningkatkan militerismenya.

Jepang menerapkan undang-undang dasar pasifis setelah Perang Dunia II, yang melarang perang kecuali untuk membela diri.

Selama beberapa dekade, Jepang menerapkan "tiga prinsip", yakni tidak mengekspor senjata ke negara-negara komunis, ke negara yang terkena embargo PBB, serta terlibat atau kemungkinan terlibat dalam konflik internasional.

Prinsip ini diadopsi tahun 1967, yang kemudian menjadi larangan yang diterapkan sendiri sepenuhnya.

Namun, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berkeinginan meningkatkan keamanan nasional, di samping menormalisasi pembatasan yang diterapkan sendiri oleh Jepang setelah Perang Dunia II.

Transparan

Berdasarkan kebijakan ini, pembatasan ekspor terhadap negara konflik atau yang dikenai embargo PBB tetap berlaku.

Ekspor akan diizinkan bagi perdamaian dunia dan kepentingan keamanan Jepang. Demikian laporan kantor berita Kyodo.

Jepang akan menerapkan pemeriksaan ketat ekspor dan membuat proses tersebut transparan. Negara ini tidak akan mengizinkan hasil ekspor dijual kembali ke pihak ketiga.

"Berdasarkan prinsip baru ini, kami sudah membuat prosedur pengalihan peralatan keamanan lebih transparan," kata Menteri Kabinet Yoshihide Suga.

Permulaan tahun ini, China telah menyatakan ketidaksukaannya terhadap perkembangan di Jepang.

"Karena politik Jepang semakin cenderung ke kanan, alasan dan pengaruh semakin longgarnya pembatasan ekspor senjata membuat berbagai pihak sangat khawatir," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, bulan Februari.

Akhir tahun lalu, kabinet Jepang menyepakati strategi keamanan nasional baru dan meningkatkan anggaran keamanan sebagai bagian dari langkah yang oleh kebanyakan pihak dipandang diarahkan ke China.

Dalam lima tahun ke depan, Jepang akan membeli perangkat-perangkat keras, termasuk pesawat tanpa awak dan kendaraan amfibi.