PBB Kecewa, Myanmar Tak Sensus Warga Rohingya

Padahal sebelumnya, pemerintah Myanmar mengatakan sensus yang akan digelar itu sesuai dengan standar internasional dan memperbolehkan warga negeri itu mengungkapkan etnis asal mereka.

Namun, keputusan pemerintah Myanmar berubah hanya sehari menjelang sensus itu digelar pada Minggu (30/3/2014). Saat itulah, pemerintah Myanmar mengatakan bahwa etnis "Rohingya" tidak akan diterima para petugas sensus.

Langkah ini menyusul kerusuhan terbaru di negara bagian Rakhine ketika para nasionalis Budha menolak dimasukkannya etnis Rohingya dalam sensus, karena khawatir akan memberikan hak politik bagi etnis Rohingya.

"UNFPA sangat prihatin dengan melencengnya sensus ini dari standar internasional, prinsip-prinsip HAM dan prosedur yang sudah disepakati," demikian pernyataan UNFPA.

Sementara itu di kamp pengungsi di dekat ibu kota Rakhine, Sittwe, yang dihuni 140.000 orang yang kabur dari kerusuhan sektarian dua tahun lalu, para petugas sensus tidak mengambil data terkait warga etnis Rohingya.

Jurnalis AFP menyaksikan para petugas sensus yang dijaga polisi dan tentara itu akan menanyakan identitas etnis seseorang. Dan jika orang itu menjawab "Rohingya" maka petugas sensus akan melewatinya begitu saja.

Sesnsu ini adalah yang pertama sejak 1983 dan digelar untuk menanggulangi minimnya data terkait populasi negeri itu.

UNFPA sudah memberikan bantuan teknis selama 18 bulan masa persiapan, termasuk merancang kuesioner, pengolahan data dan pemetaan negeri.

Sebanyak sembilan negara, antara lain Australia, Jerman, Norwegia dan Inggris, memberikan bantuan dengan total sebesar 45 juta dolar AS untuk persiapan sensus ini.

Sebanyak 5 juta dolar lainnya disumbangkan UNFPA sementara pemeirntah Myanmar mengeluarkan dana sebesar 15 juta dolar AS.