Mantan Kanselir Jerman Sebut Kebijakan Uni Eropa di Ukraina Keliru

Schroder menyampaikan hal itu dalam acara media internasional yang digelar di Jerman, Minggu (9/3/2014). Kebijakan yang keliru tersebut, ujar dia, adalah menempatkan Ukraina yang memang terpecah secara budaya dalam situasi yang memaksakan penyatuan dengan Uni Eropa.

Menurut Schroder, lebih masuk akal bila membiarkan Ukraina tetap menjalin mitra baik dengan Uni Eropa maupun Rusia. Karenanya, Schroder mendukung upaya penenerusnya Kanselir Angela Merkel dan Menteri Luar Negeri Frank-Walter Steinmeier untuk mewujudkan pembicaraan lanjutan dengan Rusia.

Schroder disebut-sebut punya hubungan erat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, dia mengatakan belum membahas konflik Ukraina ini dengan Putin. Sementara itu, Rusia pada Sabtu (8/3/2014) menyatakan bersedia melanjutkan dialog dengan Pemerintah Ukraina, saat negara-negara Barat sibuk membangun persekutuan untuk menghadapi Rusia dan mengancam penjatuhan sanksi.

Dari Moskwa, Rusia, layanan pers Kremlin mengatakan bahwa pmeimpin Rusia, Inggris, dan Jerman telah menyampaikan keinginan bersama untuk meredakan ketegangan di Ukraina kendati ada perbedaan pendapat.

"(Presiden Rusia Vladimir) Putin, (Perdana Menteri Inggris David) Cameron dan (Kanselir Jerman Angela) Merkel melanjutkan pembahasan mengenai situasi sosial-politik yang sangat rumit di Ukraina serta referendum di Crimea yang dijadwalkan diadakan pada 16 Maret 2014," ujar pernyataan itu.

"Semua pihak menyampaikan kepentingan bersama mereka untuk secepat mungkin meredakan ketegangan dan mengembalikan situasi normal," lanjut pernyataan tersebut.

Namun, pernyataan yang sama mengatakan bahwa langkah yang berlangsung di Crimea sekarang memiliki landasan hukum internasional dan bertujuan melindungi kepentingan penduduk Crimea.

Putin, kata pernyataan Kremlin itu, mengatakan Pemerintah Ukraina tak berbuat apapun untuk mencegah kemarahan kaum ultra-nasionalis dan radikal yang bergerak di Kiev dan wilayah lain.

Sebelumnya, parlemen Crimea telah menggelar pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia sebagai satu badan federal, dan memutuskan menyelenggarakan referendum pada 16 Maret 2014 untuk menentukan masa depan wilayah semenanjung ini.