Untuk Pertama Kali, Pervez Musharraf Hadir di Pengadilan

Pria berusia 70 tahun itu datang ke Perpustakan Nasional Islamabad yang digunakan sebagai ruang sidang, dengan pengawalan ketat dan diiringi setidaknya enam mobil.

Musharraf merpakan mantan pemimpin militer pertama Pakistan yang diadili. Sehingga sidang ini menjadi sebuah ujian bagi pemerintahan sipil di negeri yang selama lebih dari setengah abad dipimpin militer lewat tiga kali kudeta.

Musharraf didakwa melakukan pengkhianatan terhadap negara, sebuah tindakan kriminal yang bisa berujung hukuman mati. Dakwaan pengkhianatan itu ditimpakan kepada Musharraf terkait kebijakannya membekukan konstitusi dan menyatakan negara dalam keadaan darurat pada 2007 saat dia menjabat presiden.

Sebenarnya, Musharraf diperintahkan hadir ke pengadilan pada 24 Desember 2013. Akibat adanya ancaman pembunuhan dan alasan kesehatan, Musharraf akhirnya batal datang ke pengadilan.

Musharraf juga sempat mempertanyakan hak sebuah pengadilan sipil menyidangkan seorang mantan panglima angkatan darat seperti dirinya. Saat itu Musharraf bersikukuh dia hanya bisa diadili di pengadilan militer.

Dia juga menuding PM Nawaz Sharif, yang dia gulingkan lewat kudeta pada 1999, sedang melakukan pembalsan dendam dan dia meminta izin untuk menjalani perawatan medis di luar negeri. Permintaan Musharraf ini ditolak.

Pada Maret 2013, Musharraf kembali ke Pakistan dari pengasingan untuk mengikuti pemilihan umum. Namun, rencananya berkuasa kembali gagal setelah dia trak diizinkan mengikuti pemilu.

Sejak dia tiba kembali di Pakistan, pemerintah langsung melarang keikutsertaannya dalam pemilu dan menghujaninya dengan setumpuk dakwaan hukum terkait masa pemerintahannya pada 1999-2008.

Salah satu dakwaan hukum yang kini menjerat Musharraf adalah terlibat pembunuhan mantan perdana menteri Benazir Bhutto pada Desember 2007.

Sejauh ini, belum ada kabar adanya kesepakatan di bawah tangan untuk mengirim Musharraf secara diam-diam ke luar negeri sebelum sidang digelar. Rencana itu kemungkinan dilakukan untuk menghindari bentrokan antara pemerintah dan militer.