Sejarah Berulang, Berlarutnya Pembangunan Terusan Panama...

Bila pada abad ke-16 kendala yang dihadapi Raja Spanyol adalah malaria dan teknologi, maka hari ini masalahnya berupa selisih biaya perluasan antara kontrak dan biaya tak terduga. Tetap ada keterlibatan Spanyol di dalamnya.

Sengketa atas selisih biaya perluasan Terusan Panama, Kamis (6/2/2014), memasuki hari kedua.
Para ekonom memperingatkan dampak perselisihan tersebut terhadap para pekerja dan ekonomi Panama. Perluasan Terusan itu mencatatkan selisih senilai 1,6 miliar dollar AS atau setara Rp 19,2 triliun memakai kurs hari ini, dibandingkan nilai kontrak yang ditandatangani pada 2009.

Pembicaraan antara Otoritas Terusan Panama dan sebuah konsorsium yang dipimpin perusahaan Spanyol, Sacyr, menemui kebuntuan pada Rabu (5/2/2014). Pembicaraan tak mencapai kesepakatan tentang siapa yang akan membayar selisih biaya tersebut.

Menteri yang menangani terusan tersebut, Roberto Roy, mengonfirmasi masih berhentinya pembangunan perluasan kanal itu. Konstruksi crane berdiri di atas dinding setengah jadi di lokasi kerja, tak bergeser sedikit pun setelah negosiasi gagal.

"Masa depan pekerja dan proyek diragukan. Ada krisis di sini dan kami tidak tahu bagaimana (proyek ini) akan berakhir," kata Saul Mendez, sekretaris jenderal serikat konstruksi Suntracs. Petinggi serikat mengatakan 3.000 sampai 3.500 pekerja terlibat dalam pembangunan perluasan kanal yang semula diperkirakan bakal menjadi kunci baru perekonomian di kawasan Pasifik dan Atlantik. Jalur ini menentukan lima persen jalur maritim internasional.

Sebelum sengketa meletus pada Desember 2013, pekerjaan ini melibatkan tak kurang dari 10.000 orang. Pengelola Terusan Panama, Jorge Quijano, berkeras menyatakan proyek akan selesai seusai rencana pada 2015, dengan atau tanpa konsorsium yang dikenal sebagai Grupo Unidos Por el Canal (GUPC).

GUPC meminta otoritas kanal memberi kompensasi atas biaya tak terduga senilai 1,6 miliar dollar AS, di luar nilai kontrak awal 3,2 miliar dollar AS. Namun, otoritas setempat mengatakan akan mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal, termasuk menyobek kontrak GUPS bila memang harus dilakukan.

"Saya tidak percaya pada target jadwal ini. Pembangunan dapat dengan mudah tertunda hingga 2016," kata ekonom Francisco Bustamante, mantan pejabat Inter-American Development Bank. Terusan ini diperluas untuk memungkinkan kapal pengangkut 12.000 kontainer melintas, tiga kali lipat dari kapasitas saat ini.

Perluasan Terusan Panama sudah dimulai sejak 2009 dan semula ditargetkan rampung pada akhir 2014, bertepatan dengan 100 tahun peresmian pada 15 Agustus 1914. Terusan ini memberikan pemasukan 960 juta dollar AS per tahun ke kas Pemerintah Panama, sekitar 10 persen dari total pendapatan mereka.

Targetnya, perluasan Terusan Panama akan mendatangkan pemasukan hingga 300 juta dollar AS pada tahun pertama operasionalnya yang kemudian meningkat menjadi 400 juta dollar pada tahun kedua dan 2 miliar dollar AS pada tahun kedua.

Penundaan penyelesaian pembangunan Terusan Panama tak hanya akan merugikan Panama. Pelabuhan di Amerika Serikat juga sudah berinvestasi jutaan dollar AS untuk mengakomodasi kapal superkargo yang akan datang bila perluasan Terusan Panama rampung.

"Amerika Serikat memiliki banyak kepentingan untuk melihat ekspansi ini selesai. Mereka tidak ingin memiliki fasilitas mereka merugai dan menunggu," kata Quijano. Komisaris Perindustrian Uni Eropa, Antonio Tajani, yang berusaha menengahi sengketa ini memperingatkan bahwa penghentian pekerjaan itu adalah berita buruk bagi lapangan kerja, bagi perekonomian di seluruh dunia, dan untuk perluasan terusan itu sendiri.

Para ahli memperkirakan perluasan Terusan Panama akan menghabiskan total biaya 5,2 miliar dollar AS. Bustamante memperkirakan tambahan 2 miliar dollar AS dari perhitungan awal kontrak pekerjaan. "Siapa pun yang menggarap, terusan itu butuh lebih banyak biaya," ujar dia.

Ekonom Horacio Estrivi mengatakan secara de facto sudah ada peningkatan biaya dan waktu untuk proyek perluasan itu. Masalah biaya tambahan ini kemungkinan akan menjadi pertarungan arbitrase antara otoritas dan GUPC dengan konsekuensi ganti kontraktor. "Penyelesaian pekerjaan dengan kontraktor baru juga akan butuh biaya yang lebih tinggi karena harus mulai dari awal dan menggunakan harga yang berbeda," kata analis Ebrahim Asvat.