WTO Juga Menegaskan soal Kemandirian Pangan di ASEAN

Catatan menunjukkan selain ketahanan pangan, WTO juga menegaskan soal kemandirian pangan. Hal yang sama juga diingatkan kembali dalam seminar internasional bertajuk "Avoiding The Middle Income Trap: Lesson Learn and Strategies for Indonesia to Grow Equitably and Sustainably" pada 11-13 Desember 2013 di Bali.

Secara khusus, penekanan soal kemandirian pangan terkait pula dengan penyediaan bibit tanaman pangan. Di Indonesia, kata Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika Agus Pakpahan, kemarin, ihwal bibit menjadi hal yang penting. Makanya, kemandirian perusahaan yang memproduksi bibit bahan pangan dan palawija juga menjadi hal yang utama.

Agus berbicara dalam diskusi bertajuk “Menatap Masa Depan Dunia Pertanian di Indonesia Menuju Kemandirian  Pangan Nasional,” yang diselenggarakan Public Trust Institute (PTI). Pembicara lain yang hadir adalah Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI yang juga peneliti senior Public Trust Institute Eman Sulaeman Nasim.

Kedua pembicara mengemukakan contoh soal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen bibit tanaman pangan dan palawija PT Sang Hyang Seri (Persero). Sejak pertengahan OKtober 2013, perusahaan ini bukan lagi berstatus BUMN mandiri. Perusahaan ini menjadi anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Terkait hal ini, keduanya merasa kalau perubahan status tersebut belum berlandaskan hukum kuat seperti peraturan pemerintah dan sejenisnya. Menurut keduanya, kondisi ini akan berakibat pada ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia. Ada semacam pembatasan gerak untuk kepeloporan bidang pembibitan tanaman pangan dan palawija. Padahal, pada sisi lainnya, memenangi persaingan dalam pasar bebas ASEAN 2015 adalah dengan kemampuan penuh dalam ketahanan dan kemandirian pangan.

Hal lain yang juga menjadi penting dalam kemandirian pangan adalah pembatasan subsidi pemerintah untuk sektor pertanian. Terkait dengan WTO tadi, Agus setuju kalau dalam waktu empat tahun ke depan, subsidi untuk pertanian di Indonesia tidak melebihi angka 10 persen. "Kemajuan pertanian di Tanah Air tidak harus dibangun dengan subsidi melainkan dengan pembangunan nasional, regional, dan sektoral yang saling memperkuat," demikian Agus Pakpahan.