PM Thailand Tepis Kemungkinan Pemilu Dipercepat

BANGKOK, KOMPAS.com — Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, Jumat (29/11/2013), menepis kemungkinan digelarnya pemilihan umum dini.

Kepada BBC dia mengatakan bahwa situasi di Thailand saat ini tidak cukup tenang untuk menggelar pemilihan umum. Hal itu ditegaskannya menanggapi unjuk rasa antipemerintah yang sudah berlangsung selama enam hari untuk menggulingkan pemerintahannya.

Dia juga menegaskan tidak akan memberikan wewenang untuk menggunakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa yang menduduki beberapa kantor pemerintah.

Pada Jumat, sekitar 1.000 pengunjuk rasa sempat menerobos kompleks markas besar militer di ibu kota Bangkok walau tidak memasuki satu pun gedung di kompleks.

Wartawan BBC, Jonah Fisher, melaporkan dari kompleks militer tersebut bahwa para pengunjuk rasa duduk di lapangan rumput mendengarkan pidato dari para pemimpinnya sebelum meninggalkan kompleks dengan tenang.

Sehari sebelumnya, Yingluck sudah meminta agar unjuk rasa dihentikan setelah pemerintahannya lolos dari mosi tidak percaya.

Namun, seruan itu ditolak oleh pemimpin oposisi, Suthep Thaugsuban, yang menuduh pemerintahan Yingluck dikendalikan abangnya Thaksin Shinawatra yang saat ini berada di pengasingan setelah digulingkan militer pada tahun 2006.

"Kami tidak akan membiarkan mereka bekerja lagi," tegas Thaugsuban, yang mengundurkan diri dari jabatan anggota parlemen.

Hingga saat ini, unjuk rasa masih berjalan dengan damai dan pihak berwenang tampak menghindari konfrontasi dengan pengunjuk rasa. Penentangan terhadap pemerintah berawal dari upaya pemerintah untuk meloloskan RUU Amnesti yang dinilai memungkinkan Thaksin kembali ke Thailand tanpa harus diadili.