Perancis: 1.000 Tentara untuk Cegah Genosida di Afrika Tengah

"Tidak akan ada negara yang mengambil tindakan jika Perancis sebagai bekas penguasa kolonial tak melibatkan diri (mengatasi konflik di sana)," kata Francois Heisbourg, analis Perancis dari Yayasan Penelitian Strategis di Paris, Perancis, Selasa.

"Kami adalah tawanan sejarah dan geografi. Ini adalah lingkungan kami, dan ya, kami memiliki pasukan di daerah itu untuk alasan historis," lanjut Heisbourg. Dengan kondisi kemanusiaan dan tekanan politik saat ini, ujar dia, tidak ada jalan bagi Perancis untuk menghindari pengiriman tentara ke Republik Afrika Tengah.

Konflik horizontal di Afrika Tengah yang melibatkan keyakinan agama dinilai sudah memasuki tahap menuju pemusnahan etnis alias genosida. Kurang dari sepekan lalu, Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius telah memperingatkan dunia tentang situasi tersebut.

Sebelumnya, pada Januari 2013 Perancis sudah mengirimkan pasukan untuk membebaskan kawasan di utara ibu kota Mali dari kekuasaan pemberontak. Republik Afrika Utara yang praktis tak memiliki hukum efektif saat ini akan menjadi negara kedua di benua Afrika yang kedatangan pasukan Perancis dalam beberapa tahun terakhir.

Belum dapat diperkirakan seberapa efektif 1.000 tentara yang dikirim Perancis dapat berkiprah di Afrika Tengah. Di negara berpenduduk 4,6 juta jiwa tersebut, infrastruktur termasuk jalan raya tak banyak bertambah sejak merdeka pada 1960.

"Kehadiran internasional diperlukan mengingat terbatasnya kapasitas pasukan keamanan Republik Afrika Tengah sendiri," kata Christian Mukosa, peneliti di divisi Afrika dari Amnesty International.

Menurut Mukosa, pasukan yang dikirim ke sana tak boleh hanya berkonsentrasi di satu lokasi dan harus menjangkau daerah-daerah lain yang diduga kuat telah terjadi pelanggaran HAM serius.

Di Bouca, tak kurang dari 2.400 orang dinyatakan mengungsi dalam sepekan terakhir. Di Bossangoa, 35.000 orang dilaporkan juga telah mengungsi.

Dihubungi melalui telepon, biarawati Angelina Santaguiliana mengatakan, gereja di Bouca sudah dipenuhi pengungsi. Dia berharap pasukan Perancis datang untuk melucuti senjata di kawasan itu dan tidak berperang. "Karena perang akan memunculkan hal buruk," ujar dia.

Kekacauan Republik Afrika Tengah bermula dari bergabungnya beberapa kelompok milisi dengan militer. Mereka menyatukan kekuatan untuk menggulingkan presiden yang telah berkuasa selama satu dekade. Namun presiden baru mereka, Michel Djotodia, pun kini tak punya cukup kontrol atas kelompok-kelompok pemberontak di daerah.

Para pemberontak di daerah dituduh berada di balik beragam kasus pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Mereka juga dituding telah merekrut anak-anak untuk menjadi anggota milisi. Kelompok Medecisn Sans Frontieres menyebutkan, 1 dari 10 orang di negara itu sudah mengungsi dari lingkungan asal.

Detail mengenai dugaan genosida di daerah-daerah terpencil hanya didapat dari sebagian kecil pengungsi yang selamat sampai di tempat aman. Karenanya, jumlah pasti korban tewas tak bisa disebutkan. Apalagi banyak anggota kelompok bersenjata yang kemudian resmi menjadi tentara negara itu sehingga isu kekerasan teredam.

Kabar soal pembantaian di daerah mencuat saat sekelompok milisi melakukan pemberontakan pada Maret 2013 di Bangui. Konflik kemudian meluas ke Bossangoa. Beberapa desa dikabarkan benar-benar hancur dengan rumah-rumah terbakar habis. Meski tuduhan banyak diarahkan ke milisi Muslim, tetapi diketahui di beberapa wilayah milisi Kristen juga menyerang warga sipil Muslim.

Saat ini sudah ada 420 tentara Perancis di Afrika Tengah berbasis di Bangui dan menjaga keamanan bandara. Penjaga perdamaian regional juga sudah ada di sana untuk misi membantu patroli di ibu kota dan menjaga keamanan beberapa komunitas.