Kompas.com - 21/11/2013, 19:33 WIB
EditorErvan Hardoko
YANGON, KOMPAS.com — Pemerintah Myanmar, Kamis (21/11/2013), mengatakan tidak akan memberikan status kewarganegaraan untuk Muslim Rohingya, meski mendapat tekanan dari PBB yang menyebut etnis Rohingya adalah salah satu etnis minoritas paling menderita di dunia.

Sebelumnya, pada Selasa (19/11/2013), PBB lewat sebuah resolusi menyerukan agar Pemerintah Myanmar memberikan status warga negara bagi etnis Rohingya dan menghentikan kekerasan terhadap mereka.

Namun, juru bicara Pemerintah Myanmar, Ye Htut, mengatakan bahwa negerinya tak bisa ditekan begitu saja untuk mengubah kebijakan terkait status kewarganegaraan etnis Rohingya.

"Kami tak bisa memberikan status warga negara bagi mereka yang tidak memenuhi syarat hukum, apa pun tekanannya. Ini adalah hak kedaulatan kami," kata Ye Htut.

Ye Htut menambahkan, Pemerintah Myanmar menolak untuk menggunakan kata Rohingya untuk menyebut warga Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine itu.

Htut menambahkan, hanya etnis Bengali di negara bagian Rakhine yang memenuhi syarat mendapatkan status warga negara, seperti tertuang dalam undang-undang kewarganegaraan 1982.

Undang-undang itu menegaskan bahwa etnis minoritas di Rakhine harus membuktikan mereka sudah tinggal di Myanmar sebelum 1823 untuk mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar. Syarat ini secara efektif membuat etnis Rohingya tak bisa mendapatkan status warga negara Myanmar.

Bahkan, Departemen Imigrasi Myanmar mengakui dalam sensus penduduk yang akan digelar untuk kali pertama selama tiga dekade terakhir, tidak mencantumkan etnis Rohingya di dalam dokumen sensus.

Penolakan soal status kewarganegaraan untuk etnis Rohingya ini bahkan mendapatkan dukungan dari banyak politisi, termasuk dari kelompok gerakan pro-demokrasi.

"Etnis Rohingya tidak eksis di bawah undang-undang Myanmar," kata Nyan Win, juru bicara Liga Nasional Demokratik, partai pimpinan Aung San Suu Kyi.

Sebagian besar warga Myanmar menganggap etnis Rohingya adalah imigran ilegal Bangladesh dan menolak menganggap mereka sebagai bagian negeri itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.