Kompas.com - 20/11/2013, 21:00 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, memprediksi, Pemerintah Australia sampai kapan pun tak akan pernah memberikan penjelasan kepada Indonesia terkait penyadapan. Australia juga, ujar dia, tidak akan pernah meminta maaf.

"Sampai kapan pun Pemerintah Australia tidak akan memberi penjelasan, apalagi meminta maaf," kata Hikmahanto melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (20/11/2013).

Surat yang dikirim oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott juga dinilai Hikmahanto tidak akan memengaruhi keadaan. Ada dua alasan yang melatarbelakangi sikap keras Australia itu.

"Pertama, PM Tony Abbott tidak akan mencederai tradisi pemerintah bila ketahuan melakukan penyadapan. Mereka akan selalu mengatakan tidak akan mengakui dan tidak akan menyangkal," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, bila Australia memenuhi tuntutan kepada Indonesia untuk memberi penjelasan dan meminta maaf, maka Australia harus juga memberi penjelasan bagi negara-negara yang menjadi korban penyadapan lainnya.

Pada akhirnya, lanjut dia, tuntutan agar Australia memberi penjelasan dan meminta maaf itu justru akan menjadi bumerang bagi Indonesia. "Menjadi permasalahan bila Abbott tidak kunjung memberi penjelasan, apakah Pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan sikapnya? Bagaimana bila tensi menurun, tetapi penjelasan tidak kunjung diberikan? Tidakkah Pemerintah Indonesia akan kehilangan muka?" pungkas Hikmahanto.

Informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir oleh AFP, Senin (18/11/2013). Informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan oleh mantan intel Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia itu didapatkan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia. Pemerintah Indonesia mengaku menyayangkan tindakan Australia itu. Pemerintah meminta Australia untuk memberikan penjelasan dan meminta maaf. Namun, hal tersebut belum dilakukan oleh Australia hingga sekarang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.