Pemerintah Pakistan Diam-diam Dukung Serangan "Drone" AS

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat mengungkapkan sejumlah pejabat tinggi Pakistan selama beberapa tahun mengetahui serangan pesawat tanpa awak AS di wilayah Pakistan.

Harian The Washington Post mendapatkan dokumen rahasia CIA dan memo diplomatik Pakistan yang mengindikasikan para pejabat negeri itu secara rutin mendapat penjelasan rahasia terkait serangan drone.

Para pengamat selama ini memang menduga Pemerintah Pakistan secara diam-diam memberi persetujuan terhadap serangan drone walau di depan umum mengeluarkan kecaman.

Terungkapnya dokumen rahasia ini bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif ke Washington DC. Salah satu agenda Sharif adalah ingin mendapatkan jaminan agar serangan pesawat tanpa awak Amerika Serikat segera dihentikan.

"Saya juga mengangkat isu pesawat tanpa awak dalam pertemuan, menekankan penghentian serangan seperti itu," kata Shaif seusai bertemu dengan Presiden Barack Obama, Rabu (23/10/2013).

Serangan pesawat tanpa awak yang diatur CIA menjadi salah satu kerikil ganjalan dalam hubungan antara kedua negara.

Belum ada tanggapan

Pemerintah Pakistan belum memberi komentar atas dokumen yang diterbitkanThe Washington Post. Juru bicara Kedutaan Besar Pakistan di Washington tidak memberi tanggapan atas permintaan komentar dari koran tersebut dan CIA juga menolak memberikan penjelasan.

Bagaimanapun pada Agustus 2008, Yousuf Raza Gilani yang masih menjabat perdana menteri dilaporkan tidak terlalu mempermasalahkan serangan itu.

"Saya tidak peduli mereka melakukannya jika mendapatkan orang yang tepat. Kami akan protes di Majelis Nasional dan kemudian melupakannya," tuturnya saat itu seperti dikutip berbagai media.

Walau beberapa pemimpin militan tewas akibat serangan pesawat tanpa awak, sejumlah korban sipil juga berjatuhan.

Dua organisasi hak asasi internasional, Amnesty International dan Human Right Watch, mengecam serangan tersebut karena menyebabkan tewasnya korban, yang sama sekali tidak menjadi ancaman keamanan.

Sebelumnya PBB mendesak Washington agar menyerahkan data tentang serangan pesawat tanpa awak dan jumlah korban sipil.