Obama: Partai Republik Minta "Tebusan"

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat Barack Obama berjanji untuk tidak membiarkan Partai Republik melemahkan undang-undang kesehatannya sebagai syarat untuk menormalkan kembali jalannya pemerintahan AS.

Pemerintah telah menutup sebagian operasional sejumlah departemen federal setelah dua majelis Kongres gagal menyetujui anggaran baru, dan Partai Republik bersikeras untuk mencabut atau menunda UU Kesehatan Obama.

"Mereka (Republik) meminta tebusan," kata Obama yang berasal dari Partai Demokrat.

Pada Selasa (1/10/2013) kemarin, Obama menyalahkan Partai Republik konservatif di DPR atas penutupan ini. Dia mengatakan "satu faksi dari satu pihak" bertanggung jawab karena "mereka tidak suka sebuah undang-undang."

Undang-undang yang dimaksud Obama tak lain dan tak bukan adalah Patient Protection Affordable Care Act alias Obamacare.

"Mereka sudah menutup pemerintahan atas perang salib ideologis demi menolak asuransi kesehatan yang terjangkau bagi jutaan rakyat Amerika," kata Obama di Gedung Putih.

Ia memaksa Kongres untuk "meloloskan anggaran, mengakhiri penutupan operasional pemerintah, membayar tagihan, mencegah kemacetan ekonomi."

Saling menyalahkan

Sementara itu, pihak Republik telah menyerukan dilakukannya pembicaraan dengan Demokrat.

"Mungkin jika Presiden Obama menghabiskan sedikit waktu berpidato dan lebih banyak bekerja dengan Kongres untuk memecahkan masalah, kita tidak berada dalam situasi yang dapat dihindari ini," ujar salah seorang juru bicara Partai Republik Rory Cooper kepada BBC.

Gedung Putih menolak rencana Partai Republik untuk mendanai beberapa bagian dari pemerintah seperti taman nasional, program veteran dan anggaran wilayah District of Columbia.

Pemerintahan Obama mengatakan akan memveto setiap RUU untuk mendanai pemerintah secara sebagian bagian.

"Upaya ini tidak serius, dan tidak ada cara untuk menjalankan pemerintahan," kata juru bicara Amy Brundage dalam sebuah pernyataan.

Obama memang menandatangani tagihan pada Senin (30/9/2013) malam untuk memastikan bahwa militer akan dibayar selama penutupan.

Sementara Partai Demokrat dan Republik saling menyalahkan, sebuah jajak pendapat yang dirilis tak lama setelah penutupan operasional pemerintah terjadi menunjukkan publik Amerika cenderung menyalahkan strategi Partai Republik.

Diperkirakan 72 persen dari pemilih menentang Kongres yang menutup pemerintah federal untuk memblokir undang-undang kesehatan, menurut sebuah jajak pendapat yang digelar Universitas Quinnipiac.

Lebih dari 700.000 pegawai federal menghadapi cuti tanpa dibayar. Selain itu taman nasional, museum dan banyak bangunan juga ditutup.