Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbisnis dengan Saddam Hussein, Percetakan Uang Australia Langgar Hukum

Kompas.com - 30/09/2013, 11:29 WIB

CANBERRA, KOMPAS.com - Sebuah investigasi yang dilakukan program Four Corners (ABC) dan Fairfax Media mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan yang dimiliki bank sentral Australia, Reserve Bank Australia (RBA), pernah melakukan usaha-usaha ilegal untuk mewujudkan perjanjian bisnis dengan mantan pemimpin Irak, Saddam Hussein. 

Dokumen rahasia yang terungkap menunjukkan sejumlah pejabat perusahaan percetakan uang Note Printing Australia (NPA) yang berada di bawah RBA, berkunjung ke Irak pada 1989 untuk membahas penjualan uang berbahan plastik untuk pemerintah Irak.

Pada saat itu, Irak tengah menjalani sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pejabat tersebut kemudian bertemu dengan saudara ipar Saddam, Arshad Yassin. 

"Arshad Yassin sangat berpengaruh dan bersedia membuka semua pintu bagi kita. Arshad Yassin penting karena seluruh keputusan dalam proyek akan diambil oleh Saddam Hussein," demikian isi salah satu dokumen itu.

Operasi yang mereka lakukan dinamakan Delta Project, dan tujuannya adalah memenangkan kontrak yang memungkinkan NPA mengubah uang Irak dari bentuk kertas ke uang berbentuk plastik atau polymer

"Indikasi dari kantor Arshad yassin adalah bahwa kantor Saddam Hussein sudah mengalokasikan 65 juta dolar Amerika untuk keseluruhan proyek," lapor para pejabat RBA dalam dokumen tersebut.

"Ia mengkorfinamasi Saddam Hussein telah melihat sampel-sampel uang berbahan polymer tersebut dan berminat mengadopsi produk kita," tambah pejabat itu.

Enam bulan kemudian, sejumlah diplomat Australia memergoki NPA berurusan dengan rezim Saddam. Mereka memperingatkan bahwa perusahaan tersebut mungkin telah melanggar kewajiban Australia di bawah hukum Internasional. 

Menurut David Chaikin dari University of Sydney, telah terjadi pelanggaran hukum internasional, dan peringatan harusnya disampaikan "hingga level-level tertinggi di bank". 

"Yang terjadi waktu itu bukan hanya melanggar hukum, tapi juga berpotensi menghancurkan reputasi Note Printing Australia dan pemiliknya, yaitu Reserve Bank," katanya pada program Four Courners. 

Sebelumnya, Kepolisian Australia (AFP) telah menuduh NPA beserta anak perusahaannya, Securency, dan beberapa pegawainya menyuap pejabat-pejabat di Indonesia, Malaysia dan Vietnam, demi memenangkan kontrak. 

RBA sejauh ini menolak berkomentar. Bank ini telah menjual 50 persen sahamnya dalam  tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com