Laporan itu, yang PBB edarkan hanya di kalangan para pejabat senior Afganistan di Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen polwan yang diwawancarai telah menjelaskan tentang pelecehan dan kekerasan seksual sebagai masalah serius, dan bahwa sekitar 70 persen polwan mengatakan bahwa mereka secara pribadi mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu. Demikian menurut orang-orang yang melihat laporan itu atau yang telah dijelaskan tentang laporan tersebut.
New York Times melaporkan, walau harian itu tidak mendapat laporan tersebut atau laporan itu belum pernah dipublikasikan, dua laporan terbaru lainnya telah menyinggung masalah serupa, meskipun keduanya tidak fokus pada isu kekerasan seksual dan pelecehan terhadap polwan.
Ghulam Mujtaba Patang, yang mengundurkan diri sebagai Menteri Dalam Negeri Afganistan pada Agustus, menggambarkan garis besar laporan PBB itu. Namun dia mempertanyakan temuan tersebut. Dia mengatakan bahwa setelah membaca laporan itu, ia mengirim tim untuk menyelidiki kondisi polwan dan bahwa tidak seorang pun polwan yang berbicara kepada timnya mengeluhkan pelecehan tersebut.
"Jika seorang polwan Afganistan diperkosa atau dilecehkan secara seksual, mereka akan melaporkan itu, mereka tidak akan merahasiakannya," katanya seperti dikutip New York Times.
Ketua Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Afganistan, Seddiq Seddiqi, mengatakan laporan itu "melebih-lebihkan isu-isu dan masalah tersebut".
Namun, kedua pria itu berkeras bahwa kementerian berkomitmen untuk memperbaiki kondisi polwan.
Di Afganistan para korban serangan seksual sering dituduh tidak bermoral, disingkirkan, bahkan dipenjara. Para pembela hak-hak perempuan mengatakan bahwa para polwan Afganistan takut dihukum jika mengungkapkan masalah itu. Karena itu sulit membuat mereka berbicara tentang pelecehan tersebut. Hal itu tambah sulit lagi jika orang yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah komandan mereka sendiri atau salah satu teman dekat sang komandan di kepolisian.
Para perempuan yang diwawancarai The New York Times mengatakan mereka takut dipecat atau diturunkan pangkatnya, atau dikirim ke tempat tugas yang jauh dari rumah mereka jika mereka mengadu.
Sebagian besar polwan menjadi petugas keamanan tingkat rendah di pos-pos pemeriksaan atau gedung-gedung pemerintah, dan dalam banyak kasus mereka merupakan tulang punggung keluarga untuk mendapatkan uang dan sangat membutuhkan gaji mereka, yang biasanya sekitar 260 dollar AS (Rp 2,9 juta) per bulan.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.