Menurut warta AP, perintah tertulis itu sesuai dengan Bab 82 Konstitusi Kamboja. Pihak kerajaan mengatakan kalau Raja Sihamoni mengirimkan perintah tertulis itu kepada 55 wakil rakyat terpilih dari partai oposisi, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP).
Kamboja menghelat pemilihan umum pada 28 Juli 2013. Hasilnya, dari 123 kursi parlemen, 55 di antaranya menjadi milik CNRP. Sementara, sisanya, menjadi milik petahana Partai Rakyat Kamboja (CPP) di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Hun Sen. Tokoh oposisi Sam Rainsy menjadi pemimpin CNRP.
Sampai kini, dialog politik kedua pihak masih menjadi agenda utama. Soalnya, CNRP menolak hasil pemilihan umum tadi. CNRP merasa ada kecurangan di dalam proses itu.
Lantaran dugaan itu, CNRP mengancam tidak akan mengikuti pembukaan persidangan parlemen tersebut. CNRP juga berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk kali kedua. Kali pertama, CNRP melakukan unjuk rasa pada Minggu (15/9/2013) di Phnom Penh. Saat itu, satu pengunjuk rasa tewas dan satu polisi terluka.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.