Menurut warta AP, perintah tertulis itu sesuai dengan Bab 82 Konstitusi Kamboja. Pihak kerajaan mengatakan kalau Raja Sihamoni mengirimkan perintah tertulis itu kepada 55 wakil rakyat terpilih dari partai oposisi, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP).
Kamboja menghelat pemilihan umum pada 28 Juli 2013. Hasilnya, dari 123 kursi parlemen, 55 di antaranya menjadi milik CNRP. Sementara, sisanya, menjadi milik petahana Partai Rakyat Kamboja (CPP) di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Hun Sen. Tokoh oposisi Sam Rainsy menjadi pemimpin CNRP.
Sampai kini, dialog politik kedua pihak masih menjadi agenda utama. Soalnya, CNRP menolak hasil pemilihan umum tadi. CNRP merasa ada kecurangan di dalam proses itu.
Lantaran dugaan itu, CNRP mengancam tidak akan mengikuti pembukaan persidangan parlemen tersebut. CNRP juga berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk kali kedua. Kali pertama, CNRP melakukan unjuk rasa pada Minggu (15/9/2013) di Phnom Penh. Saat itu, satu pengunjuk rasa tewas dan satu polisi terluka.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.