Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

40 Persen APBN Papua Niugini Dikorupsi

Kompas.com - 28/08/2013, 14:18 WIB
Setiap tahun diperkirakan lebih dari 40 persen APBN Papua Niugini menguap karena dikorupsi, pemborosan, dan salah kelola.

Kepala Satuan Anti-Korupsi Papua Niugini, Sam Koim, mengatakan, jumlah uang negara yang lenyap karena korupsi di pemerintahan dan salah pengelolaan keuangan selama enam tahun terakhir sangat besar. Satuan Anti-Korupsi Papua Nugini memperkirakan lebih dari 7 miliar kina telah digelapkan sejak 2007 lalu.

Kepada program Pacific Beat, Sam Koim mengatakan korupsi terus berkembang secara sporadis dan tak berkala di instansi-instansi pemerintah yang saat ini sudah mengakar dan menjadi endemik di Papua Niugini.

"Berdasarkan dugaan korupsi yang diterima lembaga kami maupun informasi yang kami peroleh, kami telah mengidentifikasi sedikitnya setiap tahun 40 persen anggaran nasional lenyap karena dikorupsi, pemborosan, dan salah kelola keuangan," ungkap Sam Koim. "Itulah gambaran besarnya masalah korupsi yang dihadapi negeri ini," katanya lagi.

Untuk mengatasi masalah korupsi itu, Koim telah memasang iklan di surat kabar lokal yang memberikan informasi terbaru kepada warga terkait skala korupsi di lingkungan pemerintahan Papua Niugini.

Di antara pejabat pemerintah yang terseret kasus korupsi dan tengah menjalani sidang di Pengadilan Nasional adalah tiga politisi Papua Nugini yakni Paul Tiensten, Mark Maipakai, dan Francis Potape.

Menurut Koim, satuan antikorupsi yang dipimpinnya sejauh ini telah menahan dan mendakwa 59 orang dan 30 di antaranya tengah menjalani persidangan. "Dari total 30 orang tersebut, termasuk di antaranya pemimpin politik, politisi, dan pebisnis. Di antara mereka ada yang akan disidangkan September mendatang dan kita sangat menunggu kasusnya berjalan. Target kita mengamankan dakwaan," katanya lagi.

Koim juga mengatakan, di antara koruptor yang ditangkap, ada yang memiliki properti di Australia dan satuannya saat ini tengah bekerja sama dengan otoritas Australia untuk menahan aset-aset para koruptor tersebut. "Sudah menjadi rahasia umum kalau sebagian aset Wartoto sudah efektif ditahan di Australia, tapi ada juga aset koruptor lainnya berupa properti di Australia dan kita sedang mengupayakan agar aset itu ditahan juga,” paparnya kepada Pacifik Beat.

Koim mengatakan, Perdana Menteri Papua Niugini Peter O'Neill telah berkomitmen untuk memerangi korupsi. "Dan tekad itu sudah ditunjukkan lewat pembentukan tim yang saat ini saya pimpin,” kata Sam Koim. "Tapi masalah itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh Perdana Menteri saja, tapi juga harus menjadi upaya semua menteri dan pemimpin serta kementerian dan pemimpin dan kepala kementerian untuk bersekutu memerangi korupsi,” paparnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com