Kompas.com - 23/08/2013, 13:20 WIB
EditorErvan Hardoko

MELBOURNE, KOMPAS.com — Koalisi Oposisi Australia berencana menerapkan kebijakan membeli kapal-kapal tak layak berlayar agar tidak digunakan para pencari suaka.

Kapal-kapal itu akan dibeli dari pemilik yang dikhawatirkan tergiur menjualnya kepada sindikat penyelundup manusia.

 
Juru bicara oposisi bidang imigrasi, Scott Morrison, mengatakan kepada ABC, kebijakan itu mencerminkan fokus pada upaya penangkalan.
 
"Itu meliputi semua, mulai dari meningkatkan secara besar-besaran keterlibatan Australia dalam operasi gabungan dengan Polri. Juga meliputi program pendekatan komunitas, menawarkan uang hadiah, mengunjungi desa-desa, dan membeli kapal kalau bisa," katanya.
 
Ditambahkan, pihaknya juga akan mempromosikan kesadaran bahwa penyelundupan manusia adalah kegiatan kriminal dan tidak sepatutnya didukung dan dianjurkan.

"Ini seperti yang dilakukan menyangkut kontra-terorisme setelah peristiwa Bom Bali," katanya.

 
Sementara itu, Bill Shorten dari Partai Buruh mengolok-olok skema koalisi oposisi itu.

"Nantinya, jenderal bintang tiga Australia akan menulis cek untuk setiap perahu reyot di Asia Tenggara," katanya.

"Kita semua tahu kesepakatan regional permukiman pencari suaka mulai terlihat dampaknya pada penyelundupan manusia. Oposisi semakin kehabisan akal," tambah Bill.

 
"Tunggu sampai kabar ini sampai di Asia Tenggara. Kalau punya kapal reyot yang tidak aman, uang rakyat Australia akan membelinya. Entah siapa yang punya ide itu, tapi saya yakin Partai Liberal mestinya menempatkan orang tersebut dalam program perlindungan saksi," sindir Bill.
 
Perdana Menteri Kevin Rudd juga berkomentar. Rudd menilai rencana Abbott itu sama sekali tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, Scott Morrison mengatakan, komponen signifikan dari rencana kebijakan mereka adalah meningkatkan kemampuan SAR Indonesia, khususnya di pantai selatan Jawa.

"Bukan cuma membangun kemampuan melakukan respons di zona SAR Indonesia, bukan cuma kapal-kapalnya, melainkan pemeliharaan dan dukungan untuk menjalankan operasi tersebut," kata Morrison.

 
Morrison menambahkan, skema itu juga meliputi peningkatan pengawasan udara Australia untuk mendeteksi kapal dan menggunakan informasinya untuk memastikan negeri itu lebih siap dan sigap dalam operasi penyelamatan.
 
Menurut Morrison, semua aspek dari kebijakan itu akan dilakukan, bekerja sama dengan pejabat-pejabat setempat.

"Kita perlu secara signifikan melakukan kerja sama di kawasan, bukan cuma di Indonesia melainkan juga di Malaysia dan Sri Lanka," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.