Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Tokyo Mencontoh Nazi, Wakil PM Jepang Minta Maaf

Kompas.com - 01/08/2013, 20:36 WIB
TOKYO, KOMPAS.com — Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso, Kamis (1/8/2013), meminta maaf setelah mengatakan Tokyo seharusnya belajar dari Nazi Jerman soal reformasi konstitusi.

Aso, yang juga menjabat menteri keuangan, mengatakan bahwa pernyataannya itu telah memicu kesalahpahaman.

"Pernyataan saya sudah mendapat penilaian negatif karena melibatkan Nazi dan konstitusi Weimar. Saya ingin menarik ucapan saya terkait pemerintahan Nazi karena telah memicu kesalahpahaman," ujar Aso.

Aso dihujani kritik pedas setelah pidatonya di hadapan sebuah lembaga think-tank konservatif, Senin (29/7/2013).

Dalam pidatonya itu, Aso mengatakan bahwa Tokyo bisa melihat cara Nazi yang diam-diam melakukan reformasi untuk mengganti konstitusi Jerman yang sangat pasif.

"Pertama, media massa mulai membuat keributan (terkait reformasi konstitusi Jepang), dan keributan itu disusul China dan Korea Selatan," kata Aso seperti dikutip media Jepang.

"Konstitusi Weimar di Jerman berubah, ke konstitusi Nazi, tanpa diketahui. Mengapa kita tak belajar dari taktik Nazi?" ujar Aso.

Salah satu pengkritik pernyataan Aso itu adalah Lembaga Simon Wiesenthal yang berpusat di Amerika Serikat. Lembaga ini segera meminta Aso mengklarifikasi pernyataannya.

"Satu-satunya pelajaran soal pemerintahan yang bisa kita ambil dari Reich Ketiga Nazi adalah bagaimana mereka yang berkuasa melakukan banyak hal yang tak seharusnya dilakukan," ujar lembaga HAM Yahudi itu.

Partai Liberal Demokrat, tempat Aso bernaung, sudah lama ingin mengubah konstitusi pasif Jepang yang dibuat AS seusai Perang Dunia II.

Perubahan konstitusi ini penting untuk mengubah pasukan bela diri Jepang menjadi sebuah angkatan bersenjata yang sesungguhnya, di tengah sengketa wilayah dengan China dan Korea Selatan.

Niat ini mendapat tentangan dari Beijing dan Seoul yang menginginkan Jepang tidak kembali ke masa lalu militeristisnya.

Pada Selasa (30/7/2013), juru bicara Kemenlu Korea Selatan, Cho Tai-young, mengatakan, pernyataan Aso tersebut menyakiti banyak orang.

"Sangat jelas bagaimana perasaan negara-negara tetangga Jepang yang pernah diinvasi di masa lalu saat mendengar pernyataan itu," ujar Cho.

"Pemimpin politik Jepang seharusnya berhati-hati dengan kata-kata dan perilaku mereka," tambah Cho.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com