Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mesir Hadapi Jalan Buntu

Kompas.com - 30/07/2013, 07:52 WIB
KAIRO, KOMPAS.com — Harapan akan munculnya solusi damai krisis di Mesir makin tipis setelah kedua pihak yang berseteru di negara itu tetap bertahan pada pendirian masing-masing, bahkan terkesan cenderung memilih konfrontasi. Upaya Uni Eropa untuk membantu meredakan krisis pun menghadapi kendala berat.

Hari Senin (29/7/2013), kubu pendukung presiden terguling, Muhammad Mursi, kembali menyerukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk memprotes tewasnya rekan-rekan mereka dalam bentrokan Sabtu lalu. Kementerian Kesehatan Mesir menyatakan, sedikitnya 80 orang tewas dalam bentrokan tersebut.

Mereka juga menegaskan tidak akan membubarkan diri dan tetap menuntut Mursi dikembalikan lagi ke kursi presiden.

Di sisi lain, Dewan Pertahanan Nasional Mesir memutuskan akan membubarkan konsentrasi massa pro-Mursi di sekitar area Masjid Rabaah al-Adawiyah dan Lapangan En-Nahda meski tidak disebutkan dengan pasti kapan pembubaran massa itu akan dilakukan.

Kementerian Dalam Negeri Mesir juga mengancam akan mengambil tindakan tegas apabila massa pro-Mursi merusak properti negara. Hal itu dianggap sebagai ancaman agar massa tidak memperluas wilayah konsentrasi berkumpul mereka.

Sementara itu, dalam upaya meredakan krisis, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Catherine Ashton kembali berkunjung ke Kairo, Senin. Ini merupakan kunjungan kedua Ashton ke ibu kota Mesir itu dalam dua pekan terakhir.

Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo.

Ashton bertemu sejumlah pejabat kunci pemerintahan transisi di Mesir serta sejumlah pemimpin Ikhwanul Muslimin (IM) dan gerakan pemuda Tamarud dalam upaya mencari solusi jalan tengah atas krisis politik di Mesir saat ini.

UE selama ini pemberi bantuan sipil terbesar kepada Mesir. Eropa juga sangat berkepentingan dengan situasi di Mesir mengingat Terusan Suez, yang menghubungkan kawasan Eropa dengan sumber-sumber komoditas utama di Timur Tengah dan Asia, terletak di negara tersebut.

Beberapa jam sebelum kedatangan Ashton di Kairo, Presiden Ad Interim Mesir, Adly Mansour, memberi wewenang keamanan kepada Perdana Menteri (PM) Hazem el-Beblawi. Dengan wewenang itu, El-Beblawi bisa memberi hak kepada militer untuk menangkap warga sipil.

Pertemuan Dewan Pertahanan Nasional, Minggu malam, yang dihadiri Presiden Mansour, Wakil Presiden Mohamed ElBaradei, Menteri Pertahanan Abdel Fatah Sisi, dan Menteri Dalam Negeri Mohamed Ibrahim memutuskan massa pendukung Mursi harus dibubarkan karena mengancam keamanan nasional.

Dewan Pertahanan Nasional juga memutuskan, para pemimpin IM dan tokoh Islamis lain yang bersembunyi di tengah massa di area Masjid Rabaah al-Adawiyah harus ditangkap.

Situasi makin tegang setelah aparat keamanan, Minggu malam lalu, menangkap Ketua Partai Al-Wasat, Abu Alaa al-Madi, dan wakilnya, Essam Sultan.

Partai Al-Wasat merupakan mitra koalisi Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP)—sayap politik IM—dalam pemerintahan Mursi.

Meningkatkan protes

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com