PM Australia Kevin Rudd Berjudi dengan Pencari Suaka

Banyak pihak sudah mengetahui bahwa pemerintahan Partai Buruh sekarang ini sedang mengkaji kebijakan guna menghentikan kedatangan pencari suaka. Namun, sebelumnya, spekulasi mengenai kerja sama dengan Indonesia dan Papua Niugini (PNG) tidak menyebut-nyebut adanya pengiriman seluruh pencari suaka ke PNG untuk ditempatkan secara permanen.

Menurut laporan koresponden Kompas.com di Australia L Sastra Wijaya, PM Rudd menyebut kebijakannya sebagai "kebijakan garis keras".

Harian Sydney Morning Herald mengatakan keputusan ini hanya akan menjadi beban tambahan bagi PNG dan negara itu tidak akan mampu "mengurusi" begitu banyak pencari suaka. "Masalah hukum dan ketertiban adalah masalah utama di PNG. Bulan Februari lalu, seorang wanita dibakar karena dituduh sebagai dukun. Tingkat pembunuhan di PNG 13 kali lebih buruk dari Australia." tulis Daniel Filton, koresponden senior Sydney Morning Herald.

Menurut harian Melbourne, The Age, ini adalah keputusan berani yang diambil Kevin Rudd, sekaligus menetralkan ancaman dari partai koalisi untuk memenangkan pemilu. "Namun, apakah keputusan ini akan membuat Partai Buruh memenangkan pemilu. Kita akan segera mengetahuinya." kata Michael Gordon, editor politik The Age.

Keputusan yang diambil Rudd ini memang masih diragukan apakah akan berhasil dalam jangka panjang. Namun, sejak menjadi Perdana Menteri tiga minggu lalu, apa yang ada di benak Rudd adalah bagaimana memenangkan pemilu yang kemungkinan akan berlangsung 31 Agustus atau 14 September.

Rudd diperkirakan akan menyerahkan kebijakan ini kepada para pemilih. Bila Partai Buruh memenangkan pemilu, itu berarti Rudd mendapatkan mandat untuk melanjutkan kebijakannya. Dari situ, dia kemudian akan berusaha menemukan solusi jangka panjang lainnya dalam mengatasi para pencari suaka.

Masalah yang dihadapi Pemerintah Australia dengan memindahkan seluruh pencari suaka ke Papau Niugini dan ditempatkan untuk tinggal di sana masih bisa mendapatkan gugatan hukum. Salah satunya adalah bahwa Papua Niugini bukanlah penanda tangan konvensi PBB mengenai pengungsi sehingga tindakan ini bisa dianggap ilegal. Namun, proses gugatan hukum biasanya memerlukan waktu.

Jadi, Rudd sekarang memutuskan untuk berjudi dengan masalah pencari suaka guna melihat bagaimana reaksi rakyat Australia.