Kompas.com - 20/07/2013, 10:24 WIB
|
EditorEgidius Patnistik
CANBERRA, KOMPAS.com — Keputusan Perdana Menteri (PM) Australia Kevin Rudd, Jumat (19/7/2013), untuk tidak lagi menerima para pencari suaka yang datang dengan kapal ditempatkan di Australia mengejutkan banyak pihak. "Ini seperti ledakan bom," kata sebuah surat kabar.


Banyak pihak sudah mengetahui bahwa pemerintahan Partai Buruh sekarang ini sedang mengkaji kebijakan guna menghentikan kedatangan pencari suaka. Namun, sebelumnya, spekulasi mengenai kerja sama dengan Indonesia dan Papua Niugini (PNG) tidak menyebut-nyebut adanya pengiriman seluruh pencari suaka ke PNG untuk ditempatkan secara permanen.

Menurut laporan koresponden Kompas.com di Australia L Sastra Wijaya, PM Rudd menyebut kebijakannya sebagai "kebijakan garis keras".

Harian Sydney Morning Herald mengatakan keputusan ini hanya akan menjadi beban tambahan bagi PNG dan negara itu tidak akan mampu "mengurusi" begitu banyak pencari suaka. "Masalah hukum dan ketertiban adalah masalah utama di PNG. Bulan Februari lalu, seorang wanita dibakar karena dituduh sebagai dukun. Tingkat pembunuhan di PNG 13 kali lebih buruk dari Australia." tulis Daniel Filton, koresponden senior Sydney Morning Herald.

Menurut harian Melbourne, The Age, ini adalah keputusan berani yang diambil Kevin Rudd, sekaligus menetralkan ancaman dari partai koalisi untuk memenangkan pemilu. "Namun, apakah keputusan ini akan membuat Partai Buruh memenangkan pemilu. Kita akan segera mengetahuinya." kata Michael Gordon, editor politik The Age.

Keputusan yang diambil Rudd ini memang masih diragukan apakah akan berhasil dalam jangka panjang. Namun, sejak menjadi Perdana Menteri tiga minggu lalu, apa yang ada di benak Rudd adalah bagaimana memenangkan pemilu yang kemungkinan akan berlangsung 31 Agustus atau 14 September.

Rudd diperkirakan akan menyerahkan kebijakan ini kepada para pemilih. Bila Partai Buruh memenangkan pemilu, itu berarti Rudd mendapatkan mandat untuk melanjutkan kebijakannya. Dari situ, dia kemudian akan berusaha menemukan solusi jangka panjang lainnya dalam mengatasi para pencari suaka.

Masalah yang dihadapi Pemerintah Australia dengan memindahkan seluruh pencari suaka ke Papau Niugini dan ditempatkan untuk tinggal di sana masih bisa mendapatkan gugatan hukum. Salah satunya adalah bahwa Papua Niugini bukanlah penanda tangan konvensi PBB mengenai pengungsi sehingga tindakan ini bisa dianggap ilegal. Namun, proses gugatan hukum biasanya memerlukan waktu.

Jadi, Rudd sekarang memutuskan untuk berjudi dengan masalah pencari suaka guna melihat bagaimana reaksi rakyat Australia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.