Upaya Hongkong Menjadi Kawasan Bebas Korupsi

Hongkong memiliki reputasi sebagai kota "bersih". Berdasarkan indeks persepsi korupsi Transparency International 2012, Hongkong berada di peringkat 14, di atas Jepang, sedangkan China berada di peringkat 80.

Dengan penyerahan kembali Hongkong ke China pada 1997, semakin banyak interaksi dengan pemerintah pusat di Beijing dan situasi ini menciptakan peluang untuk menyebarkan pengalaman kota itu membasmi korupsi ke kawasan-kawasan lain di seluruh China.

Pada saat yang bersamaan, interaksi ini juga menjadi ancaman terhadap reputasi Hongkong.

Organisasi antikorupsi China, Komisi Independen Antikorupsi (ICAC), dipaksa menyelidiki mantan ketuanya sendiri setelah audit menunjukkan bahwa dua makan malam yang ia adakan melampaui batas tanggungan biaya ramah tamah, yaitu 450 dollar Hongkong (Rp 550.000) per orang.

Kasus itu terjadi di bawah kepemimpinan Timothy Tong, yang mundur sebagai komisioner ICAC pada Juli 2012.

Detail berikutnya yang muncul menunjukkan bagaimana Tong menghabiskan uang publik untuk pesta dan membeli hadiah, termasuk untuk Cao Jianming, pejabat senior bidang hukum di China.

Hal yang lebih parah adalah ketika Tong ditunjuk sebagai anggota badan pembina politik China, Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, setelah ia pensiun dari ICAC.

Kritikus menuduh Tong menghabiskan uang publik untuk kepentingan politiknya sendiri, sesuatu yang dibantah olehnya. Kini ia diselidiki oleh ICAC dan skandal itu membuat banyak orang bertanya apakah budaya korupsi China telah menyusupi Hongkong.

Uang rakyat

Revolusi antikorupsi Hongkong dimulai 40 tahun lalu, pada Juni 1973, ketika Peter Fitzroy Godber, seorang petugas polisi senior, menghindari investigasi asetnya dengan melarikan diri ke Inggris. Hal itu memicu kemarahan publik. Masyarakat berunjuk rasa menuntut ekstradisinya dan hubungan antara masyarakat Hongkong dan Pemerintah Inggris memburuk.

Untuk menyelamatkan kredibilitas Hongkong, Gubernur Sir Murray MacLehose mengumumkan pendirian ICAC. Komisi itu memulai tugas pada 1974 dan membawa Godber kembali ke Hongkong. Ia akhirnya dipenjara selama empat tahun. Sejak saat itu ICAC memainkan peran penting.

Hakim Stephen Char, yang telah bekerja di sana selama 28 tahun, mengatakan, ICAC sukses menegakkan hukum, melakukan tindak pencegahan, dan mendidik masyarakat.

Tidak heran bila sejumlah pemerintahan di luar negeri, dan juga anggota pemerintahan Beijing, meminta saran ICAC.

Profesor Tsao King-kwun dari Universitas China Hongkong, yang memiliki spesialisasi di bidang antikorupsi, yakin bahwa korupsi antara lain berasal dari budaya tradisional China. "Secara konvensional, pejabat China akan berpikir, 'Anda adalah tamu, jadi saya harus menjamu Anda sebaik mungkin, memberi Anda makan yang enak, membuat Anda merasa nyaman.' Hal itu adalah sopan santun," jelas Tsao.