Ikhwanul Muslimin Tolak Gabung dengan Pemerintahan Sementara Mesir

KAIRO, KOMPAS.com — Gerakan Ikhwanul Muslimin yang merupakan pendukung Presiden Muhamad Mursi yang telah terguling di Mesir menolak tawaran untuk bergabung dengan pemerintah sementara yang baru, kata juru bicara kelompok itu, Rabu (10/7/2013).
 
"Kami tidak berurusan dengan kelompok yang menggulingkan pemerintah. Kami menolak semua yang berasal dari (hasil) kudeta itu," kata Tareq al-Mursi, di tengah laporan bahwa kelompok itu akan ditawari posisi di kabinet transisi.

Presiden sementara Mesir, Adly Mansour, telah maju terus dengan rencana pembentukan pemerintahan transisi meskipun ada penolakan dari Ikhwanul dan kalangan pendukung Mursi. Mansour telah menunjuk Hazem El Beblawi sebagai perdana menteri sementara. El Beblawi akan mengepalai pemerintahan sementara yang baru setelah perundingan tertutup selama beberapa jam. Veto yang disampaikan Partai Al Nur dari kalangan Salafi terhadap beberapa kandidat lain dilaporkan memperlambat proses pemilihan tersebut.

Mohammed El Baradei, pemimpin kelompok oposisi yang juga mantan Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dipilih untuk menjadi wakil presiden sementara. Nominasinya untuk posisi perdana menteri diblokir Partai Al Nur yang konservatif.

Beblawi, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri keuangan pemerintahan revolusioner pertama Mesir di bawah mantan Perdana Menteri Essam Sharaf, mempunyai pengalaman luar biasa dalam berurusan dengan sekutu-sekutu Barat dan paham betul tentang masalah-masalah ekonomi. Cadangan mata uang asing telah menyusut secara dramatis sejak tergulingnya Presiden Hosni Mubarak bulan Februari 2011. Nilai mata uang Mesir telah menyusut lebih dari 10 persen tahun ini dan sektor pariwisata yang vital kini sedang lesu.

Presiden Mansour juga telah mengeluarkan sebuah dekrit yang mengatakan referendum akan dilangsungkan dalam waktu lima bulan untuk meratifikasi amademen konstitusi Mesir. Tetapi, pendukung Mursi di jalan-jalan hari Selasa menolak dekrit presiden sementara itu.

Adly Mansour mengatakan, pemilu parlemen akan dilangsungkan dalam dua bulan dan begitu majelis bersidang maka tanggal pelaksanaan pemilu presiden akan ditentukan. Tetapi, pendukung Morsi mengatakan bahwa mereka telah mempunyai seorang presiden, yaitu Muhammad Mursi.

Situasi politik Mesir masih tegang hampir seminggu setelah militer menangguhkan konstitusi yang dirancang pihak Islamis dan menggulingkan Mursi setelah demonstrasi massal menentang pemerintahannya. Ikhwanul Muslimin dan militer terus saling menyalahkan atas kekerasan hari Senin yang menewaskan sekurangnya 51 orang. Ikhwanul Muslimin mengatakan, militer melepaskan tembakan ke arah pendukung Mursi. Sementara pihak militer mengatakan, tentara menembak hanya setelah ditembaki teroris yang hendak menerobos masuk ke markas militer di Kairo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.