Kompas.com - 09/07/2013, 14:18 WIB
EditorEgidius Patnistik
DUBAI, KOMPAS.COM - Korupsi memburuk di sebagian besar negara-negara Arab sejak revolusi mereka tahun 2011, walau kemarahan terhadap para pejabat korup merupakan alasan utama pemberontakan rakyat, demikian menurut sebuah jajak pendapat publik yang dirilis, Selasa (9/7).

Survei itu, yang dilakukan Transparency International, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) global yang mempelajari penyuapan di seluruh dunia, tampaknya menghancurkan harapan bahwa Arab Spring akan menghasilkan pemerintahan dan dunia usaha yang lebih bersih di kawasan itu. Frustrasi berlanjut publik Arab terhadap korupsi dapat merusak upaya pemerintah untuk mengembalikan stabilitas politik, menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi asing.

Dari empat negara yang mengalami pergantian pemerintahan selama Arab Spring, mayoritas responden di tiga negara, yaitu Mesir, Tunisia dan Yaman, merasakan tingkat korupsi yang meningkat dalam dua tahun terakhir, demikian hasil survei itu. Di Mesir, 64 persen responden mengatakan bahwa korupsi memburuk, di Tunisia, 80 persen yang mengatakan hal itu. Pengecualian adalah Libya. Di sana hanya 46 persen yang mengatakan negara itu telah menjadi semakin korup.

Di Mesir, 78 persen responden mengatakan polisi korup atau sangat korup. Proporsinya adalah 65 persen untuk peradilan dan 45 persen untuk militer, salah satu lembaga paling dihormati di negara itu yang menggulingkan Presiden Muhamad Mursi yang islamis pekan lalu.

Survei tersebut juga menunjukkan tumbuhnya kekecewaan publik di banyak negara-negara Arab lain yang tidak mengalami revolusi tetapi Arab Spring telah meningkatkan ketegangan politik di negara itu.

Di Lebanon, 84 persen responden mengatakan bahwa korupsi telah memburuk dalam dua tahun terakhir, di Maroko 56 persen dan di Irak 60 persen. Di Yordania rasionya adalah 39 persen, sedangkan 44 persen mengatakan tingkat suap tetap sama.

Christoph Wilcke, direktur Transparency International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, mengatakan polisi, lembaga peradilan, dan partai politik di negara-negara-negara Arab perlu direformasi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Namun dalam gejolak sosial dan ekonomi yang menyusul Arab Spring membuat pemerintah hanya memiliki sedikit waktu atau energi untuk mendorong reformasi tersebut.

"Ada sebuah kontradiksi antara kebijakan dan retorika," kata Wilcke. Misalnya, dalam upaya untuk menarik investasi asing, pemerintah Mesir berdamai dengan beberapa mantan anggota rezim Hosni Mubarak yang telah dihukum karena korupsi, kata dia.

Survei tersebut berdasarkan wawancara dengan sekitar 1.000 orang di setiap negara antara September tahun lalu hingga Maret tahun ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Reuters
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.