Inilah situasi umum yang melanda anggota G-8, kecuali Rusia dan Kanada, yang memulai pertemuan di Lough Erne, Irlandia Utara, Senin (17/6). Perdana Menteri Inggris David Cameron berperan sebagai tuan rumah yang menjamu pemimpin Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Perancis, Kanada, Italia, dan Rusia.
Cameron mencanangkan agenda utama penghindaran pajak dan peningkatan transparansi. ”Itu penting agar tata keuangan dan aturan lain ditegakkan,” kata Cameron.
Menteri Keuangan Inggris George Osborne mengatakan, penting untuk menegakkan aturan soal perpajakan dan transparansi laporan keuangan. Ini merujuk pada aksi penghindaran pajak yang juga dilakukan korporasi ternama, seperti Amazon.com, Google, dan perusahaan sekaliber Microsoft.
Penghindaran pajak oleh warga negara kaya menjadi perhatian karena hampir semua negara anggota G-8 mengalami defisit anggaran, antara lain, karena efek penghindaran pajak. Warga G-8 menyimpan dana dan menggelapkan pajak dengan mengambil markas bisnis di negara-negara surga pajak.
Cameron juga menuntut transparansi keuangan pemerintah negara anggota G-8 untuk mengetahui dengan jelas seberapa besar besaran utang pemerintah.
Namun, penghindaran pajak dan tuntutan perbaikan transparansi ini juga bukan hal mudah. Masalahnya, banyak negara maju yang menjadi surga pajak, seperti Swiss, Austria, Belgia, Luksemburg, Monako, dan 10 wilayah teritori Inggris.
G-8 juga akan membahas penghilangan hambatan perdagangan, yang membahayakan ekonomi dalam krisis. AS di bawah Presiden Barack Obama mencanangkan proyek pemerintah dengan pesan penggunaan bahan dan jasa-jasa lokal. Eropa menginginkan hal ini dicegah.
Di sela-sela pertemuan, Kanselir Jerman Angela Merkel akan bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Program ekonomi Abe yang melemahkan kurs yen dengan memasok yen ke pasar membuat ekspor Jepang meningkat. Jerman merasa terganggu dengan langkah Jepang ini.