Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KJRI Jeddah Rusuh, Bukti Pemerintahan SBY Tak Punya Strategi

Kompas.com - 10/06/2013, 10:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, dinilai merupakan satu lagi bukti buruknya Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penanganan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pemberian amnesti kepada TKI dari Pemerintah Arab Saudi gagal dimanfaatkan Pemerintahan SBY.

"Pemerintah SB tidak punya strategi (penanganan TKI)," kecam anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (10/6/2013) pagi. Menurut dia, lagi-lagi kerusuhan yang dipicu frustrasi para TKI pencari visa kerja di Arab Saudi memperlihatkan buruknya kinerja dan koordinasi pemerintahan SBY.

"Kasus overstayer terjadi tiap tahun, mereka sesaki kolong-kolong jembatan," ujar Rieke. Menurut dia, dari tahun ke tahun persoalan yang sama berulang begitu saja.

Ketika Pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan kepada para TKI yang bekerja dengan memanfaatkan celah overstayer maupun kepada mereka yang kabur dari majikannya dengan beragam sebab, lanjut Rieke, Pemerintah SBY tidak memanfaatkannya dengan serius. "Lagi-lagi rakyat yang jadi korban," tuding dia. Padahal, imbuh Rieke, anggaran perlindungan WNI di luar negeri mencapai Rp 1 triliun.

Karenanya, Rieke mendesak Pemerintah SBY melakukan beberapa hal untuk menyikapi kerusuhan yang diwarnai pembakaran KJRI di Jeddah tersebut. Berikut rincian desakan itu:
1. Pemerintah SBY segera lakukan langkah proaktif kepada Pemerintah Kerajaan Saudi agar memberikan perpanjangan waktu amnesti dan tidak mempersulit masalah dokumen warga Indonesia yang menjalani "pemutihan" dokumen (seperti yang dilakukan Pemerintah India dan Filipina).
2. Memberikan izin kepada KBRI/KJRI untuk dapat menerbitkan paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat (bukan SPLP).
3. Membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah.
4. Menyediakan jalur telepon khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KBRI/KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti, baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi.
5. Melibatkan pihak keamanan Indonesia, baik itu intelijen maupun sejenisnya, untuk mengantisipasi ulah para calo.
6. Menambah personel dengan melibatkan relawan untuk melayani di loket. Juga, menyediakan tenda dan tim medis untuk WNI yang mengurus pemutihan dokumen, mengingat suhu di Arab Saudi saat ini mencapai 45-50 derajat celsius pada siang hari dan 35 derajat celsius pada malam hari.

Sebaliknya, kepada semua pihak terkait masalah ini, termasuk para pekerja Indonesia di luar negeri, Rieke menegaskan bahwa kekerasan bukan solusi atas persoalan apa pun. "Agar kerusuhan tidak terulang lagi, saya mengajak semua pihak mampu menahan emosi. Tindak kekerasan tidak akan membawa penyelesaian," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com