Rusuh di KJRI Jeddah, Ini Sikap Posko Pemantau

JEDDAH, KOMPAS.com — Sejak diumumkan kebijakan amnesti bagi warga negara asing yang overstayer atau kabur dari majikan yang dimulai dari 11 Mei sampai 3 Juli 2013, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Korwil Arab Saudi dan Posko TKI terus menurunkan kader dan relawan untuk membantu para pekerja dan KBRI/KJRI. Menyusul kerusuhan di KJRI Jeddah, Minggu (9/6/2013), PDI-P Korwil Arab Saudi dan POSPERTKI menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada warga negara indonesia di Arab Saudi khususnya yang saat ini sedang memanfaatkan amnesti bisa menahan diri dan bekerja sama antarpihak.
2. Menyayangkan aksi kerusuhan dan aksi bakar tersebut, hal ini dapat merugikan semua pihak baik warga maupun KJRI Jeddah yang dengan terpaksa untuk sementara menghentikan layanan.
3. Meminta kepada KJRI Jeddah untuk menindaklanjuti informasi para saksi dari WNI di tempat kejadian bahwa adanya korban yang meninggal dan terluka.
4. Sangat diperlukan penambahan tenaga di KJRI Jeddah karena jumlah petugas dan relawan yang ada saat ini tidak seimbang dengan jumlah WNI.
5. Fungsi penerbitan SPLP ternyata tidak sesuai yang diharapkan karena banyak yang masih ditolak oleh Imigrasi Jeddah. Penyebab penolakan tersebut dengan berbagai macam sebab.
6. Menyayangkan sikap pihak Imigrasi Jeddah yang "melemparkan ke sana kemari" para WNI.
7. Permintaan Imigrasi Jeddah agar bagi WNI yang ingin memanfaatkan amnesti perlu menunjukkan data paspor atau resident permit lama. Hal ini sulit dipenuhi karena mayoritas WNI yang kabur dari majikan maupun umrah overstayer tidak memiliki hal tersebut.
8. Meminta para menteri terkait dan Kepala BNP2TKI untuk turun ke Arab Saudi dan melobi Pemerintah Arab Saudi agar WNI diberikan kemudahan. Hal ini pun sangat disayangkan, sikap Pemerintah RI Pusat yang lambat bertindak.
9. Pemerintah RI perlu menyetujui agar KBRI/KJRI dapat menerbitkan paspor kepada WNI Overstay (WNIO) yang masih ingin bekerja, dengan bersyarat.
10. Mengusulkan kepada KJRI Jeddah bila ada penambahan tenaga agar membuka pos-pos pelayanan amnesti di kota-kota inti, seperti Mekkah, Madinah, Taif, Khamis Musaid, dan lain-lain. Hal ini demi memudahkan dan tidak difokuskan ke Jeddah semua.
11. Perlu disediakan tim medis dan tenda di luar KJRI Jeddah.
12. Perlunya dilibatkan pihak keamanan Indonesia baik itu intelijen maupun sejenisnya untuk mengantisipasi ulah para calo yang semakin merajalela.
13. Meminta kepada pihak keamanan baik dari KJRI maupun tentara Saudi untuk tidak bertindak kasar kepada WNI karena hal itu dapat menyulut emosi WNI.
14. Perlunya diadakan linephone dan prosedur resmi yang diterbitkan KBRI/KJRI tentang langkah-langkah proses amnesti, baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi.