Kondisi Etnis Rohingya Memburuk

Jakarta, Kompas - Setahun sejak konflik komunal di Myanmar meletus, kondisi pengungsi etnis Rohingya kian memburuk. Mereka kekurangan makanan, tempat perlindungan, dan pelayanan kesehatan.

Hal itu diungkapkan Ko Ko Lwim, Program Manager Myanmar Resources Foundation, sebuah lembaga nonpemerintahan lokal, dalam dialog bertajuk ”Build Humanity: Dream for a Peaceful in Myanmar”, Senin (27/5), di Jakarta. Dialog ini diadakan lembaga nonprofit Aksi Cepat Tanggap (ACT).

”Mereka kekurangan makanan dan banyak dari 150.000 pengungsi Rohingya yang terdaftar masih tidur beralaskan tanah. Tidak ada sekolah dan pekerjaan untuk orang Rohingya. Perempuan yang kehilangan suami dalam konflik sebagian terpaksa menjadi pekerja seks,” ujar Lwim.

Lwim menuturkan, Pemerintah Myanmar menurunkan dua tim medis untuk melayani warga Rohingya. Namun, rata-rata seorang dokter harus melayani 200 orang. Kondisi kesehatan terberat dialami oleh perempuan, terutama yang sedang hamil, dan anak-anak.

Data dari BBC menyebutkan, akibat konflik komunal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, tahun 2012, yang melibatkan Muslim Rohingya dengan kelompok mayoritas Buddhis, sebanyak 200 orang tewas dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Etnis Rohingya pun hingga kini tidak diakui kewarganegaraannya oleh Pemerintah Myanmar.

Direktur Global Humanity Response ACT Dody Cleveland mengatakan, pihaknya tahun ini akan menyelesaikan pembangunan 1.000 rumah singgah bagi warga Rohingya. ”Saat ini baru 300 rumah yang kami bangun. Sisanya akan diselesaikan tahun ini,” ujar Dody.

Di Malang, dalam diskusi ”Kesiapan Keketuaan Myanmar pada ASEAN 2014” tepercik rasa skeptis di kalangan pemerhati hubungan internasional terhadap posisi Myanmar. Rasa itu muncul terkait catatan masa lalu negara itu soal pelanggaran hak asasi, pemerintahan yang otoriter, dan tantangan dalam negeri yang dihadapi Myanmar.

Namun, perubahan sistem politik menuju ke demokrasi yang terjadi belakangan tampaknya menjadi angin segar. Myanmar pun nantinya diharapkan bisa membawa ASEAN sebagai organisasi regional yang maju, termasuk tercapainya Komunitas ASEAN pada 2015.

Pemerhati hubungan internasional Santos Winarso mengatakan, keberadaan Myanmar harus diyakini sebagai salah satu tahapan pendewasaan bagi ASEAN dalam upaya penguatan institusi. ”Myanmar seharusnya dimaknai sebagai sebuah motivasi bersama dalam rangka membentuk bangunan keamanan kolektif dan perdamaian kawasan,” ujarnya. (REK/WER)