Inggris dan Perancis Usul Sanksi atas Suriah Diperlonggar

BRUSSELS, KOMPAS.com — Para menteri luar negeri Uni Eropa, Senin (27/5/2013), akan mendiskusikan usulan Inggris dan Perancis untuk melonggarkan sanksi terhadap Suriah agar senjata api dapat dipasok ke pihak pemberontak.

Pada pertemuan di Brussels, Menteri Luar Negeri Inggris William Hague diharapkan berargumen bahwa sanksi terhadap rezim Suriah yang akan berakhir pada akhir pekan ini tidak lagi efektif.

Sebelumnya, Hague berpendapat bahwa penghapusan embargo secara parsial —agar senjata bisa diberikan kepada kelompok pemberontak— akan mendukung proses perdamaian karena dapat memperkuat oposisi dalam negosiasi dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Pekan lalu, ia mengatakan kepada anggota parlemen Inggris bahwa senjata akan disediakan hanya "dalam keadaan yang hati-hati dan dapat dikendalikan" dan dengan komitmen yang jelas dari oposisi.

Namun, beberapa negara Uni Eropa benar-benar tidak setuju dengan pembukaan embargo senjata secara parsial tersebut.

"Kita harus tegas, jika rezim tidak bernegosiasi serius pada konferensi Jenewa, tidak ada pilihan yang tidak bisa dipertimbangkan," katanya. "Kita harus terbuka untuk segala kemungkinan untuk menyelamatkan nyawa daripada hanya mengamati tindakan ekstremisme dan pembunuhan." 

Cari solusi

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Suriah menegaskan pemerintah akan "secara prinsip" menghadiri konferensi perdamaian internasional direncanakan akan berlangsung di Jenewa bulan depan.

Walid Muallem mengatakan, "ini merupakan kesempatan yang baik untuk mencari solusi politik" terhadap masalah konflik yang menurut PBB telah menewaskan lebih dari 80.000 orang itu.

Anggota dari koalisi oposisi utama saat ini sedang membahas apakah akan menghadiri konferensi. Namun, juru bicara mengatakan mereka akan datang jika Presiden Bashar al-Assad setuju untuk mundur.

Lembaga pegiat hak asasi manusia, Amnesty International, baru-baru ini mengecam dunia internasional yang tidak melakukan intervensi dalam situasi darurat seperti di Suriah dengan alasan kedaulatan negara.