Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tidak Berhasil Perangi Kemiskinan

Kompas.com - 26/05/2013, 07:34 WIB
Stefanus Osa Triyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah tidak berhasil memerangi kemiskinan yang sebenarnya menjadi tugas utama. Program sudah banyak, anggaran sudah disediakan banyak, tetapi keadaan tidak beranjak membaik.

"Semua program dan anggaran ternyata dikorupsi dan disalahgunakan. Dan, kita tidak berdaya untuk melawan. Birokasi pemerintahan kita menjustifikasi sebagai birokrasi yang korup, bukan birokrasi yang melayani," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sewaktu menerima penghargaan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Jakarta, Sabtu (25/5/2013) malam.

Mahfud menyebutkan, sesungguhnya ada tiga hal yang menjadi dasar untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yakni kepemimpinan yang efektif, pengambilan keputusan yang cermat dan cepat, dan penetapan prioritas kebijakan. Namun, selama ini justru yang terjadi adalah kurangnya kepemimpinan yang efektif serta lambannya pengambilan keputusan.

Menurut Mahfud, secara makro, ekonomi Indonesia memang tumbuh bagus dan cukup mendapatkan pujian. Namun, kemiskinan masih terlihat di depan mata. Ada kesenjangan dan banyak yang menilai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelompok menengah ke atas.

Akibat kemiskinan, kata Mahfud, terjadi tindakan-tindakan tidak masuk akal, seperti bunuh diri sekeluarga karena beban hidup yang merasa tak bisa ditanggung lagi, ada orangtua membunuh anak, anak membunuh orangtua, peminta-minta masih banyak di pinggir jalan, dan penghuni gubuk reyot pun betebaran. Disharmoni sosial pun kerap kali menyeruak.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Nasional
Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Nasional
Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Nasional
POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Nasional
BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

Nasional
Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati 'Dikawal' Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati "Dikawal" Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Nasional
Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Nasional
Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com