Israel Terbelah soal Perdamaian Palestina

JERUSALEM, KOMPAS.com — Pemerintah Israel terbelah terkait masalah perdamaian dengan Palestina, kata perunding Isreal yang juga Menteri Kehakiman Tzipi Livni, Kamis (23/5), menjelang pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry. "Ada perbedaan ideologis di jantung pemerintah," kata Livni kepada radio publik.

Terulurnya perdamaian sejak September 2010 "Hanya melayani kepentingan mereka yang berpikir bahwa setiap hari berlalu (tanpa sebuah perjanjian damai) sehingga memungkinkan mereka untuk membangun rumah baru," katanya. Ia merujuk pada pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina, isu utama yang mencegah perundingan berjalan kembali. "Namun, itu bukan posisi mayoritas penduduk Israel," katanya.

Pernyataan Livni itu muncul beberapa jam menjelang pertemuan dengan Kerry, yang tiba di Israel, Kamis, untuk mendorong dimulai kembalinya pembicaraan pada kunjungan keempat ke daerah itu sejak menjabat pada Februari lalu.

Kerry langsung menuju ke pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia juga akan bertemu dengan Presiden Shimon Peres dan akan pergi ke Ramallah untuk bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Pemerintahan koalisi Israel, yang dipimpin Partai Likud, menentang konsesi pada pembangunan pemukiman, penghentian yang merupakan prasyarat Palestina bagi setiap pembicaraan damai.

Perunding Palestina, Saeb Erakat, mengatakan awal bulan ini bahwa rencana Israel untuk membangun hampir 300 rumah baru di Tepi Barat, dekat Ramallah, adalah bukti negara itu mencoba untuk "menyabotase" upaya AS untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai. "Kami mengecam keputusan baru itu yang membuktikan bahwa pemerintah Israel ingin melakukan sabotase dan merusak upaya AS untuk menghidupkan kembali perdamaian," katanya kepada AFP.