Taiwan Hapus Batas Area Operasi Nelayan

Begitu keputusan penghapusan batas operasi itu diumumkan, empat kapal nelayan Taiwan dilaporkan langsung melanggar garis batas itu dan beroperasi lebih jauh ke selatan, Senin.

Selain itu, ada juga tiga kapal lagi yang beroperasi lebih mendekati Kepulauan Batanes dan Babuyan di wilayah Filipina.

Dari Manila dikabarkan, Presiden Benigno Aquino III belum berencana mengirim utusan baru ke Taiwan. Sebelumnya, Filipina mengutus Kepala Pusat Ekonomi dan Kebudayaan Manila Amadeo Perez, ke Taiwan, tetapi Kemlu Taiwan menolak bertemu dengan Perez.

Pihak Taiwan beranggapan, Perez tak memiliki otoritas cukup dari Pemerintah Filipina.

Cara sendiri

Pemerintah AS yakin negara- negara anggota ASEAN akan menemukan cara sendiri dalam menangani sejumlah sengketa yang terjadi, termasuk krisis di Selat Bashi dan sengketa di Laut China Selatan.

Pendapat itu dilontarkan Wakil Menteri Luar Negeri AS Urusan Politik Wendy R Sherman, Selasa, dalam jumpa pers seusai diskusi tentang kebijakan luar negeri AS di Asia yang digelar di Pusat Kebudayaan AS @america di Jakarta.

Sherman, yang sedang melawat ke beberapa negara Asia sepanjang pekan ini, menambahkan, Pemerintah AS menganggap hal terpenting di kawasan Laut China Selatan adalah jaminan kebebasan navigasi bagi semua negara yang punya kepentingan di perairan itu.

”Pembentukan Kode Tata Berperilaku (di Laut China Selatan) pasti butuh waktu. Selama proses itu berlangsung, kami berpendapat, setiap sengketa yang ada harus diselesaikan antarnegara bersengketa (secara bilateral). Mereka harus mampu menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa sendiri,” ujar Sherman. (DWA)