Babak Baru Sengketa Laut China Selatan

Kompas.com - 20/05/2013, 02:43 WIB
Editor

Oleh Rene L Pattiradjawane

Insiden penembakan yang menewaskan nelayan Taiwan, Hung Shi-cheng, 9 Mei lalu, membawa babak baru persoalan klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. Presiden Taiwan (bernama resmi Republik Cina, untuk membedakan dengan Republik Rakyat China yang beribu kota di Beijing) Ma Ying-jeou berang dan menuntut Filipina meminta maaf. Permintaan maaf akhirnya disampaikan Presiden Filipina Benigno Aquino III, tetapi ditolak karena dianggap tidak tulus.

Sengketa teritorial di Laut China Selatan, ditambah persoalan serupa di Laut China Timur antara Jepang, Taiwan, dan China, serta di Laut Jepang antara Jepang dan Korea Selatan (Korsel), memperkeruh situasi politik dan keamanan di kawasan ini. Posisi Washington serba sulit, Filipina adalah sekutu AS yang terikat dengan pakta pertahanan ”Mutual Defence Treaty” yang sudah berusia enam dekade. Taiwan juga sekutu AS, terikat dalam Taiwan Relation Act 1979.

Drama rumit ini mengisyaratkan nuansa baru perebutan wilayah kedaulatan. Kita melihat posisi yang dimunculkan Taiwan dalam ”politik ikan” ini menjadi ambivalen. Di satu sisi, Taiwan sepakat mengikuti ”teori donat” di Kepulauan Diaoyu (Senkaku) dengan Jepang di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) masing-masing. Namun, di sisi lain, ia bermain api dengan menghadirkan daftar panjang tuntutan ke Filipina.

Peliknya insiden Taiwan-Filipina di wilayah sekitar Selat Bashi (Filipina menyebutnya Selat Balintang) mengisyaratkan perimbangan baru yang membuat kode tata berperilaku (code of conduct/COC) di Laut China Selatan mendesak untuk segera diselesaikan.

Konflik Taiwan-Filipina sendiri tidak mudah karena terbentur sejumlah persoalan diplomasi, hubungan internasional, ataupun ancaman terjegalnya kerja sama ekonomi di tengah kebangkitan nasionalisme masing-masing pihak.

Invalid

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ada beberapa persoalan yang menyelimuti kerumitan insiden ini, khususnya terkait sejumlah tuntutan yang diajukan Presiden Ma Ying-jeou. Salah satu persoalan serius dan menjadi ganjalan adalah prinsip ”Kebijakan Satu China” yang menyebabkan Taiwan tak bisa meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) walaupun selama ini kebijakan Taipei selalu mengikuti prinsip-prinsip hukum itu.

Akibatnya, Presiden Ma tak bisa menggunakan Pasal 73 UNCLOS terkait langkah-langkah pemeriksaan, penangkapan, dan proses yudisial terhadap pelanggar wilayah ZEE-nya. Terbunuhnya nelayan Taiwan dalam insiden ini harus disesalkan dan patut mendapat simpati, tetapi secara teknis, dalam konteks hubungan internasional, Taiwan tak memiliki wilayah ZEE dan tidak bisa melakukan klaim apa pun atas Filipina dan menjadi invalid ab initio (dari awal).

Pilihan bagi Taiwan adalah membuat perjanjian perikanan bilateral seperti yang dilakukan dengan Jepang. Para nelayan Taiwan dikenal sangat agresif dalam melakukan aktivitasnya, termasuk di wilayah Indonesia, bermanuver dengan para penjaga pantai di wilayah perbatasan ZEE.

Kita juga melihat posisi Beijing yang hanya mengkritik keras tetapi seperti tak berdaya membela posisi Taiwan yang diklaim sebagai wilayah kedaulatannya.

Bagi Filipina sendiri, insiden ini mengancam hubungan ekonominya dengan Taiwan, termasuk pengiriman uang sebesar 21 miliar dollar AS tahun lalu dari tenaga kerja mereka di Taiwan.

Perlu didesak penyusunan COC di kawasan ini, yang bisa dimulai melalui sejumlah perjanjian kerja sama bilateral perikanan, seperti Taiwan-Jepang. Sanksi ekonomi ataupun latihan militer oleh Taiwan untuk menggertak Filipina tidak akan menyelesaikan masalah di Laut China Selatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.