Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB Mengecam Assad

Kompas.com - 17/05/2013, 02:55 WIB

Kairo, Kompas - Koalisi Nasional Suriah, yang merupakan payung kubu oposisi Suriah, Kamis (16/5), menyambut positif hasil sidang Majelis Umum PBB di New York yang meloloskan resolusi untuk mengecam rezim penguasa di Suriah. Indonesia abstain dalam sidang tersebut.

Keputusan Majelis Umum PBB itu mengakui Koalisi Nasional (NC) sebagai wakil sah rakyat Suriah dalam proses peralihan politik di negara itu. PBB juga mengecam pelanggaran yang dilakukan rezim Presiden Bashar al-Assad dan menuntut Assad harus bertanggung jawab atas aksi kekerasan yang terus terjadi di negara itu.

Resolusi yang dibahas hari Rabu waktu New York itu didukung 107 negara anggota Majelis Umum PBB, dengan 12 negara menolak dan 59 negara, termasuk Indonesia, abstain. Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, yang memantau perkembangan Suriah dari Kairo, Mesir.

Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdullah al Muallimi, seperti dikutip harian Asharq al-Awsat, menyebut keputusan PBB itu merupakan kemenangan rakyat Suriah.

Menurut Muallimi, resolusi itu menunjukkan bahwa masyarakat internasional masih kompak mendukung rakyat Suriah dan mengecam perilaku rezim Presiden Assad yang masih melakukan aksi kriminal terhadap rakyatnya. Arab Saudi diketahui mendukung kubu oposisi di Suriah sejak awal.

Sebaliknya, Dubes Suriah untuk PBB, Bashar al-Jafaari, mengecam resolusi PBB itu dan menyebutnya sebagai upaya memperburuk krisis dan meningkatkan kekerasan di Suriah.

Mengakui negara

Saat dihubungi Kompas, Kamis malam, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa yang sedang berada di Washington DC, AS, membenarkan posisi Indonesia yang memilih abstain.

Menurut dia, Indonesia mendukung seruan untuk mengakhiri kekerasan dan penyaluran bantuan kemanusiaan segera bagi rakyat Suriah yang tercantum dalam resolusi tersebut.

”Akan tetapi, dalam resolusi yang sama, ada satu rujukan berisi pengakuan kepada salah satu pihak untuk menjadi otoritas di Suriah. Bukannya Indonesia mendukung pihak lain, tetapi secara prinsip hal itu seharusnya ditentukan rakyat Suriah,” ujar Marty.

Ia menegaskan, Indonesia selama ini tak pernah mengakui pemerintahan, tetapi mengakui keberadaan suatu negara. Pengakuan terhadap pemerintahan adalah kewenangan rakyat negara itu sendiri.

”Jadi, Majelis Umum PBB tak boleh mendahului atau memaksakan suatu kehendak, yang seharusnya ditentukan sendiri oleh rakyat negara yang bersangkutan. Alasan sama pula mendasari pilihan negara-negara lain yang juga abstain,” kata Marty.

Adapun NC menegaskan, keputusan Majelis Umum PBB itu merupakan pesan kepada rezim Presiden Assad agar segera menghentikan tindak represifnya terhadap rakyat Suriah.

Sementara itu, gelombang kekerasan terus terjadi di Suriah. Hari Kamis, pasukan oposisi dipukul mundur pasukan rezim Damaskus dalam pertempuran sengit memperebutkan kompleks penjara di pusat kota Aleppo. Selain itu juga beredar video yang menunjukkan eksekusi para prajurit rezim oleh milisi Front Al-Nusra. (DWA/AFP/AP)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com