PBB Mengecam Assad

Kompas.com - 17/05/2013, 02:55 WIB
Editor

Kairo, Kompas - Koalisi Nasional Suriah, yang merupakan payung kubu oposisi Suriah, Kamis (16/5), menyambut positif hasil sidang Majelis Umum PBB di New York yang meloloskan resolusi untuk mengecam rezim penguasa di Suriah. Indonesia abstain dalam sidang tersebut.

Keputusan Majelis Umum PBB itu mengakui Koalisi Nasional (NC) sebagai wakil sah rakyat Suriah dalam proses peralihan politik di negara itu. PBB juga mengecam pelanggaran yang dilakukan rezim Presiden Bashar al-Assad dan menuntut Assad harus bertanggung jawab atas aksi kekerasan yang terus terjadi di negara itu.

Resolusi yang dibahas hari Rabu waktu New York itu didukung 107 negara anggota Majelis Umum PBB, dengan 12 negara menolak dan 59 negara, termasuk Indonesia, abstain. Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, yang memantau perkembangan Suriah dari Kairo, Mesir.

Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdullah al Muallimi, seperti dikutip harian Asharq al-Awsat, menyebut keputusan PBB itu merupakan kemenangan rakyat Suriah.

Menurut Muallimi, resolusi itu menunjukkan bahwa masyarakat internasional masih kompak mendukung rakyat Suriah dan mengecam perilaku rezim Presiden Assad yang masih melakukan aksi kriminal terhadap rakyatnya. Arab Saudi diketahui mendukung kubu oposisi di Suriah sejak awal.

Sebaliknya, Dubes Suriah untuk PBB, Bashar al-Jafaari, mengecam resolusi PBB itu dan menyebutnya sebagai upaya memperburuk krisis dan meningkatkan kekerasan di Suriah.

Mengakui negara

Saat dihubungi Kompas, Kamis malam, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa yang sedang berada di Washington DC, AS, membenarkan posisi Indonesia yang memilih abstain.

Menurut dia, Indonesia mendukung seruan untuk mengakhiri kekerasan dan penyaluran bantuan kemanusiaan segera bagi rakyat Suriah yang tercantum dalam resolusi tersebut.

”Akan tetapi, dalam resolusi yang sama, ada satu rujukan berisi pengakuan kepada salah satu pihak untuk menjadi otoritas di Suriah. Bukannya Indonesia mendukung pihak lain, tetapi secara prinsip hal itu seharusnya ditentukan rakyat Suriah,” ujar Marty.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.