Fatah dan Hamas Sepakat Bentuk Palestina Bersatu

KAIRO, KOMPAS.com — Dua faksi Palestina yang saling berseteru, Fatah dan Hamas, sepakat untuk merancang pemilu dan pemerintahan bersama dalam tiga bulan. Demikian para pejabat kedua faksi, Rabu (15/5/2013).

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang digelar Selasa (14/5/2013) malam di markas Dinas Intelijen Mesir di Kairo. Dalam perundingan itu, hadir pejabat Fatah urusan rekonsiliasi Azzam al Ahmed dan rekannya dari Hamas, Mussa Abu Marzuq.

"Kami harus mengambil langkah cepat untuk menyepakati undang-undang pemilihan yang akan disusun Dewan Nasional Palestina dan menyepakati tanggal pelaksanaan pemilu," kata Ahmed kepada radio suara Palestina.

"Kami sudah mengatakan semua langkah harus dilaksanakan dalam waktu tiga bulan," tambah Ahmed.

Sementara itu, juru bicara Hamas Sami Abu Zohri mengatakan, kedua organisasi telah memutuskan untuk menyelesaikan semua isu rekonsiliasi dalam tiga bulan, termasuk hal-hal terkait pemerintahan bersatu serta pemilihan legislatif dan presiden.

Pada April lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas sudah memulai pembicaraan soal pemerintahan Palestina bersatu setelah Perdana Menteri Salam Fayyad mengundurkan diri.

Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, tak pernah mengakui kekuasaan Fayyad sebagai Perdana Menteri Palestina. Hamas terus mengakui Ismail Haniya sebagai perdana menteri mereka.

Kedua organisasi perjuangan Palestina itu sudah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo pada 2011. Saat itu, kedua seteru itu sepakat untuk mempersiapkan pemilihan legislatif dan presiden dalam waktu 12 bulan.

Sayangnya, implementasi kesepakatan itu macet karena tak adanya kesepakatan terkait formasi pemerintahan sementara. Pada Februari 2012, sebuah kesepakatan lain untuk menyelesaikan perbedaan antara Hamas dan Fatah ditandatangani Mahmoud Abbas dan Khaled Meshaal di Doha. Namun, hasil kesepakatan itu ditentang anggota Hamas di Jalur Gaza.