Pemilu Malaysia dan Ujian Reformasi Najib

Oleh Endi Haryono

Rakyat pemilih Malaysia telah memberikan suara pada Pemilu 5 Mei 2013. Koalisi partai berkuasa, Barisan Nasional, sementara unggul dalam perolehan kursi di parlemen federal.

Isu-isu kampanye selama dua minggu hingga hari pencoblosan yang diadvokasikan para kandidat dan serangan-serangan terhadap moralitas pribadi pimpinan tertinggi kedua koalisi menunjukkan sengitnya pertarungan. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, kalangan analis, akademisi, dan intelektual organik parpol kedua kubu menghindarkan untuk membuat ramalan tegas dan meyakinkan tentang hasil pemilu ini. Selain diwarnai pertarungan sengit, pemilu kali ini paling tidak dapat diramalkan dalam politik Malaysia.

Malaysia menerapkan sistem politik demokrasi parlementer yang berbasis pada negara federal. Pemilu 5 Mei memilih 222 anggota parlemen atau Dewan Rakyat (DR) dalam sistem distrik. Setiap daerah pemilihan (dapil) diperebutkan untuk diwakili hanya oleh satu anggota parlemen yang menang. Sistem pemilihan yang sama berlaku juga untuk memilih anggota Dewan Undangan Negeri (DUN) atau parlemen di negara bagian.

Federasi Malaysia memiliki 13 negara bagian atau negeri, termasuk Sabah dan Sarawak yang berada di Kalimantan Utara. DR selanjutnya memilih perdana menteri (berkuasa atas pemerintahan federal di Putrajaya) dan DUN memilih menteri besar (berkuasa untuk tiap negeri di ibu kota negeri masing-masing).

Pemilu ini dalam politik Malaysia dikenal sebagai Pilihan Raya Umum (PRU) Ke-13, yang tak pelak merupakan batu ujian menentukan bagi PM Najib Razak dan pemimpin oposisi Ibrahim Anwar, dua figur utama dalam politik Malaysia. Najib—Ketua Partai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (United Malay National Organisation/UMNO) dan koalisi Barisan Nasional (BN)–menghabiskan energi politik dan perhatian selama empat tahun terakhir untuk reformasi sosial-ekonomi—Najib menyebutnya sebagai transformasi—untuk memastikan kelanjutan pemerintahan BN.

Anwar–penasihat Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan ketua koalisi PR–telah tiga kali bertarung dalam pemilu sebagai pemimpin oposisi, dan dalam pemilu ini bertarung untuk keempat kalinya. Bagi Najib, hasil pemilu ini menjadi ujian bagi transformasi yang dijalankannya. Bagi Anwar, ini pertarungan politik paling menentukan, barangkali sekaligus ujian bagi popularitas dan kepemimpinan politiknya.

Korupsi dan isu lain

Banyak isu dikontestasikan dalam kampanye yang hampir seluruhnya beredar di publik sebelumnya. Sebagian bahkan dapat dikatakan sebagai isu lama yang dikontestasikan sejak Pemilu 1999 menyusul peristiwa Gerakan Reformasi Malaysia (GRM) 1998. Sebagian isu yang lebih baru juga muncul dalam perdebatan di media massa dan pada kampanye pemilu sela. Malaysia memberlakukan pemilu sela untuk memilih anggota parlemen pada dapil yang kosong karena anggota parlemen lama meninggal atau mengundurkan diri. Pemilu sela merupakan konsekuensi lain dari sistem distrik. Sejak Pemilu 2008, Malaysia telah menyelenggarakan 14 pemilu sela, baik untuk anggota DR maupun DUN, dengan kemenangan seimbang antara BN dan PR.

Isu kampanye yang banyak dan beragam dapat diringkas jadi tiga isu utama, yakni korupsi, hudud (syariah Islam), dan demokrasi. Isu korupsi sebagai isu lama dan permanen mencakup pembangunan ekonomi, daya saing pemerintah, dan kinerja birokrasi. Korupsi menjadi isu kampanye utama dan favorit dari oposisi, dan selalu muncul sebagai topik pada setiap kampanye. Oposisi menuduh pemerintah BN korup dan menyerukan penghapusan korupsi dengan mengganti pemerintah yang ada.