Kompas.com - 06/05/2013, 07:52 WIB
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, mengatakan, pembukaan kantor Free West Papua di Oxford tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Inggris terkait masalah Papua.

Canning menegaskan, hal itu untuk menanggapi kecaman Pemerintah Indonesia terkait dengan pembukaan kantor Free West Papua di Oxford. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan negara itu.

Dalam pernyataannya yang diperoleh Kompas,com, Senin (6/52013), Canning melanjutkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. "Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris."

Ia menegaskan bahwa posisi Pemerintah Inggris sudah jelas. "Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Namun, kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay pada Jumat (3/5/2013) lalu yang mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. Namun, saya juga menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, seperti halnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan sosial dan kami sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ingin memajukan Papua, termasuk Gubernur Papua yang baru, Bapak Lukas Enembe, yang minggu lalu saya temui."

Pemerintah Indonesia berencana memanggil Duta Besar Inggris itu hari ini. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Sabtu malam, mengatakan bahwa Indonesia akan menyampaikan protes keras Inggris, sekaligus meminta penjelasan resmi terkait insiden pembukaan kantor Free West Papua di Oxford itu.

"Kami memprotes keras dan sangat berkeberatan dengan itu. Duta Besar kita di Inggris juga sudah sampaikan itu. Apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan komitmen mereka selama ini, dan tentunya juga bertentangan dengan posisi masyarakat internasional atas integritas dan kedaulatan wilayah RI," kata Marty.

Marty juga meminta Pemerintah Inggris membuktikan komitmennya atas kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk di Papua, dengan menjauhkan diri dan kebijakan mereka dari kebijakan Dewan Kota Oxford. "Mereka harus buktikan secara konkret dan nyata sikap prinsip yang mereka suarakan selama ini untuk mendukung Indonesia," ujar Marty.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait rencana pemanggilan itu, Canning mengatakan, "Saya berharap dapat menjelaskan posisi Pemerintah Inggris terkait isu Free West Papua. Kami memahami kesensitifan isu ini bagi Pemerintah Indonesia."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.