Korsel Ancam Tinggalkan Zona Industri Kaesong

SEOUL, KOMPAS.com — Pemerintah Korea Selatan, Kamis (25/4/2013), secara resmi mengajak Korea Utara membicarakan soal penghentian operasional kawasan industri Kaesong dan menyiratkan penarikan semua asetnya di Kaesong jika Korea Utara menolak tawaran ini.

Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengatakan sudah menawarkan pembicaraan di level teknis soal masalah Kaesong, sebuah simbol kerja sama antar-Korea yang menjadi korban nyata ketegangan di Semenanjung Korea.

Namun, tawaran Korea Selatan ini dibarengi ultimatum terkait sebuah "langkah nyata" akan diambil jika Korut menolak tawaran ini dalam 24 jam.

"Posisi kami soal operasi yang stabil dan perkembangan Kaesong tetap sama," kata Menteri Unifikasi Korsel Kim Hyung-seok.

"Namun, kita tidak bisa membiarkan situasi terus seperti ini. Jika Utara menolak proposal tersebut, kami tak punya pilihan selain menjalankan sebuah langkah nyata," kata Kim tanpa membeberkan apa yang dimaksud dengan "langkah nyata" itu.

Diduga, langkah nyata itu adalah penarikan permanen 53.000 pekerja dan 123 industri Korea Selatan yang saat ini beroperasi di Kaesong.

Tawaran ini muncul sehari setelah Seoul memutuskan bantuan likuiditas untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki pabrik di Kaesong akibat keterlambatan produksi yang menyebabkan batalnya sejumlah pesanan.

Kawasan industri Kaesong dibangun pada 2004 dan terletak di wilayah Korea Utara, 10 kilometer  dari perbatasan kedua negara. Keberadaan Kaesong sebenarnya sangat membantu perekonomian Korea Utara dari pajak dan pungutan, serta dari potongan gaji pegawainya.

Proyek Kaesong itu kemudian menelurkan "Kebijakan Sinar Matahari" dari upaya rekonsiliasi kedua Korea yang diembuskan Presiden Korsel saat itu, Kim Dae-jung. Kebijakan ini kemudian mengawali sebuah pertemuan bersejarah dengan pemimpin Korut, Kim Il sung, pada tahun 2000.