Di Komunitas Ekonomi ASEAN, BBM Bisa Jadi Sandungan

KOMPAS.com — Komunitas Ekonomi ASEAN yang bakal terwujud dua tahun lagi menuntut pembenahan nyata berbagai problem  perekonomian di Indonesia. Salah satunya masalah bahan bakar minyak (BBM). Ketua Umum Indonesian National Shipowners  Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan hal tersebut pada Rabu (24/4/2013). Secara khusus, Carmelita menunjuk pada  masih melekatnya pajak pertambahan nilai (PPN) bagi BBM untuk transportasi bidang maritim dan logistik. "Kami masih terkena  PPN untuk BBM tersebut," katanya di sela-sela Forum Dialog Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sesi XIII.

Menurut Carmelita, Indonesia akan sulit bersaing lantaran PPN untuk BBM tersebut. Negara-negara ASEAN lainnya, imbuh  Carmelita, justru sudah tidak mengenakan pajak semacam ini.

Carmelita mengaku pihaknya sudah minta kepada pemerintah agar PPN tersebut dihapus. Permintaan itu sudah diajukan INSA saat  Agus Martowardojo menjabat sebagai Menteri Keuangan. "Sekarang, menteri keuangannya sudah jadi Gubernur Bank Indonesia  (BI). Tapi, saya tetap meminta siapa pun menteri keuangannya, masalah PPN ini harus diselesaikan," ujarnya.

Catatan INSA, tambah Carmelita, menunjukkan kalau pemerintah masih mengenakan PPN pula untuk proses bongkar muat. Lalu, ada  juga kenyataan kalau kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia justru bebas pajak seperti itu. "Nah, bagaimana kita bisa  bersaing dengan mereka?" katanya lagi.

Tak cuma itu, suku bunga bank untuk pembiayaan sektor maritim dan logistik di Indonesia ternyata terbilang tinggi ketimbang  negara-negara kawasan. Rata-rata, suku bunga di negara-negara itu ada di kisaran 2-3 persen. "Kita masih tinggi sekitar 12  persen," katanya perempuan yang aktif di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini.

INSA sampai kini tengah mengupayakan pula perubahan term of trade untuk pengangkutan produk ekspor Indonesia. Target INSA,  kata Carmelita, mengambil 30 persen pengangkutan produk ekspor tersebut.

Pertimbangan INSA membidik 30 persen tersebut, lanjut Carmelita, didasari oleh pertumbuhan jumlah kapal yang terbilang  pesat. Data INSA menunjukkan delan tahun terakhir, sejak 2005, ada pertumbuhan 6.000 unit kapal dari jumlah semula 5.000  unit. "Dengan jumlah kapal seperti itu, kita berharap mampu bermain di internasional," kata Carmelita.

Perempuan

Pada bagian berikutnya, menurut penjelasan ketua pelaksana forum dialog Hipmi Sesi XIII, Sari Pramono, perhelatan kali ini mengusung tajuk "Mahakarya Kartini: Dedikasi untuk Generasi". "Selama ini forum dialog kami belum ada yang membahas topik perempuan. Ini juga dalam rangka menyambut Hari Kartini," kata Sari.

Ia menambahkan, pihaknya mengajak pembicara perempuan dari berbagai bidang, seperti politik, seni, dan kewirausahaan hadir dalam dialog tersebut. Selain politisi perempuan Rieke Diah Pitaloka, pembicara lainnya, antara lain, adalah Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk Putri Kuswisnu Wardani, perancang mode Amy Atmanto, dan Presiden Direktur Performax Rifda Ammarina.

Lebih lanjut, Sari Pramono menambahkan dari total sekitar 5.000 anggota Hipmi, anggota perempuan baru sekitar 10 persen. "Tapi, para perempuan itu berbisnis di bidang-bidang yang mayoritas dikuasai lelaki, seperti IT (teknologi informasi), satelit, perkapalan, bahkan pertambangan," demikian Sari Pramono.