Pencari Suaka, Dilema bagi Australia

Di pantai barat Australia, tepatnya di kota Geraldton, sebanyak 66 pencari suaka mendarat pada Selasa (9/4) tanpa terdeteksi. Otoritas penjaga pantai mengatakan, mereka setidaknya telah enam minggu berada di laut, berlayar sejauh 8.000 kilometer dari Sri Lanka.

Insiden itu langsung jadi makanan empuk pihak oposisi di Australia, yang mengatakan kedatangan kapal mereka akan mendorong pencari suaka lain berdatangan ke Australia.

Pemimpin oposisi, Tony Abbot, melukiskan kejadian ini sebagai ”bencana” dalam pengawasan pantai. ”Saya pikir, secara efektif, bisa dikatakan pemerintah sudah menyerah (dalam hal ini),” katanya kepada sebuah radio di Melbourne.

Australia mempunyai garis pantai sepanjang 60.000 kilometer, sekitar setengahnya bisa dikatakan terbuka bagi para pencari suaka.

Belum jelas bagaimana kapal ini bisa menyelonong masuk perairan Australia, satu kapal dengan 85 penumpang yang diduga pencari suaka dari Afganistan dan Pakistan tenggelam di selatan Selat Sunda di perairan Indonesia, Jumat (12/4).

Persoalan abadi terkait pencari suaka ini adalah mencari perimbangan yang tepat antara memberi perlakuan manusiawi terhadap pencari suaka dan tak memberi lampu hijau bagi aktivitas penyelundupan manusia.

Australia adalah penandatangan Konvensi PBB untuk Pengungsi (UN Convention on Refugees) yang membenarkan orang pergi ke negara lain tanpa dokumen dan untuk melamar menjadi pengungsi.

Adalah pemerintahan PM Paul Keating yang pada 1992 pertama kali memelopori menahan pencari suaka di Australia untuk alasan keamanan, pemeriksaan kesehatan, dan kelayakan untuk menjadi warga negara.

Pemerintahan-pemerintahan berikutnya mempertahankan kebijakan ini, bahkan masa penahanan menjadi lebih lama.

Tindakan ekstrem pengusiran kapal, seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintahan PM John Howard pada Agustus 2001 terhadap kapal pengangkut pencari suaka dari Afganistan, memang langsung meredupkan jumlah pencari suaka.