Kairo, Kompas -
Sumber kepolisian, seperti dikutip stasiun televisi Alarabiya, mengungkapkan, dua bom mobil meledak dekat kantor komisi pemilu di kota Tikrit, Irak tengah. Demikian dilaporkan wartawan Kompas,
Dua ranjau juga dilaporkan meledak di kota Baquba, Irak tengah. Dua mobil penuh bahan peledak diberitakan pula menyerang pos militer dekat bandar udara Baghdad. Sebuah truk yang membawa bahan makanan hewan meledak dekat kota Samarra, Irak tengah.
Ledakan juga menghantam kota kaya minyak Kirkuk, Irak utara, yang sampai saat ini masih menjadi ajang rebutan antara pemerintah otonomi Kurdistan dan pemerintah pusat Baghdad.
Sebuah ledakan menghantam kota Nasiriyah, yang menjadi satu-satunya kota berpenduduk mayoritas Syiah yang mendapat sasaran bom.
Sejauh ini belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangkaian ledakan itu. Sangat sulit menebak pihak yang berada di belakang serangkaian ledakan tersebut mengingat ledakan terjadi di sebagian besar kota berpenduduk mayoritas Sunni.
Biasanya, sebelum ini, pihak yang sering menyatakan bertanggung jawab, jika aksi kekerasan terjadi di kota-kota berpenduduk mayoritas Syiah Irak, adalah kelompok yang mengatasnamakan Negara Islam Irak (jaringan Tanzim Al Qaeda) atau koalisi Tanzim Al Qaeda dan sisa-sisa loyalis Partai Baath yang berkuasa pada era Saddam Hussein.
Sebelumnya sejumlah kandidat anggota parlemen provinsi juga menjadi sasaran pembunuhan. Dua kandidat anggota parlemen, Najim al-Harbi dan Hatem Muhammad al-Dulaimi, hari Minggu lalu tewas dalam serangan terpisah. Sejauh ini, kandidat anggota parlemen provinsi yang tewas mencapai 14 orang.
Deputi Perdana Menteri (PM) Irak Saleh Mutlaq mengutuk serangan-serangan itu dan meminta segera dilakukan penyidikan.
Sejak awal Maret lalu, tercatat sudah lebih dari 200 korban tewas dalam berbagai aksi kekerasan di seantero Irak.
Pemilu parlemen tingkat provinsi pada 20 April nanti hanya akan digelar di 12 dari 18 provinsi Irak. PM Irak Nouri al-Maliki menunda penyelenggaraan pemilu parlemen di Provinsi Al Anbar dan Nineveh yang berpenduduk mayoritas Sunni karena alasan keamanan.
Pemilu parlemen tingkat provinsi juga tidak digelar Provinsi Kirkuk karena masih menjadi wilayah sengketa antara pemerintah Baghdad dan pemerintah otonomi Kurdistan. Adapun tiga provinsi lainnya yang tidak ikut pemilu adalah provinsi otonom di wilayah Kurdistan yang menggelar pemilu sendiri.
Pemilu parlemen tingkat provinsi merupakan uji coba popularitas pemerintahan PM Al-Maliki sebelum pemilu parlemen nasional pada 2014.
Pada pemilu tingkat provinsi tahun 2009, Partai Negara Hukum pimpinan Al-Maliki hampir mutlak memenangi pemilu tingkat provinsi. Akan tetapi, para pengamat kini meragukan PM Al-Maliki mampu mengulang keberhasilan partainya pada pemilu 2009. Ini karena hubungan yang buruk antara Al-Maliki dan para elite politik Irak lainnya saat ini.
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.