TAJUK RENCANA

KPK Tak Boleh Mundur

Komite Etik memutuskan ada pelanggaran etik ”sedang” yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad. Sanksinya, Samad diberikan teguran tertulis.

Komite Etik menyatakan, pembocor surat perintah penyidikan terhadap tersangka Anas Urbaningrum adalah Wiwin Suwandi, pegawai tidak tetap KPK yang menjadi Sekretaris Ketua KPK Abraham Samad. Komite Etik tidak menemukan unsur pidana dalam kasus bocornya surat perintah penyidikan tersebut.

Pembacaan vonis Komite Etik dalam sidang terbuka merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Komite Etik KPK, bisa saja dipakai sebagai amunisi politik melemahkan KPK. Namun, kita memandang vonis etik tersebut harus dipandang sebagai rekomendasi untuk memperbaiki manajemen KPK dalam segala hal, termasuk manajemen komunikasi.

Terlepas dari kelemahan yang ada pada KPK, KPK adalah lembaga penegak hukum yang paling mendapatkan kepercayaan dari mayoritas rakyat. Hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, Senin (1/4), menunjukkan, 85,1 persen responden memandang citra KPK adalah baik. Angka itu jauh lebih tinggi dari lembaga penegak hukum lainnya.

Atas dasar itulah soliditas KPK harus diperkuat. Rekomendasi Komite Etik harus dipakai sebagai bahan memperkuat soliditas KPK dalam memerangi kejahatan luar bisa bernama korupsi. Bocornya surat perintah penyidikan menjadi luar biasa karena nuansa politik yang tinggi. Padahal, kenyataannya, banyak berita acara pemeriksaan yang bocor bahkan telah dibukukan. Bagi publik, kebocoran uang negara lebih urgen dan substansial daripada sekadar bocornya surat perintah penyidikan dan BAP, terlebih di era demokrasi digital serta berkembang pesatnya jurnalisme penyelidikan kasus korupsi.

Kita menyambut baik ketegaran Samad yang menyatakan tidak akan ciut memberantas korupsi. Komitmen itu harus diapresiasi. Masih banyak kasus yang harus diungkap dan dituntaskan KPK. Kerja berat itu membutuhkan soliditas. Namun, kita mau mengutip kembali komitmen awal Samad saat mengikuti uji kelayakan pimpinan KPK. ”Karakter penegak hukum tidak boleh sering tampil di televisi. Salah jika KPK berkata, minggu depan ada dua orang yang menjadi tersangka. Itu pemain sinetron, bukan penegak hukum. Pimpinan KPK tidak perlu populer, tetapi tindakannya populer,” katanya seperti dikutip Kompas, 29 November 2011.

Kejahatan luar biasa korupsi harus diatasi dengan cara luar biasa. Pendekatan yang terlalu legalistik akan gagal dalam mengungkapkan skandal korupsi besar yang justru dilakukan dengan cara ekstra legal. Namun, masalahnya, bagaimana cara luar biasa itu disepakati bersama oleh pimpinan KPK sehingga tidak saling melemahkan di antara mereka. Isu bocornya sprindik saatnya digantikan dengan upaya mencegah bocornya uang negara. Ini lebih serius!

***

Pemilu Malaysia Akan Sangat Ketat

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak membubarkan parlemen sebagai persiapan untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Diperkirakan, pemilu Malaysia akan diselenggarakan sebelum masa jabatan Perdana Menteri Najib berakhir pada 30 April mendatang. Komisi Pemilu Malaysia akan mengadakan rapat pekan depan untuk menentukan tanggal pemilu dan permulaan masa kampanye.

Najib Razak dari partai koalisi, Barisan Nasional, akan berhadapan dengan Anwar Ibrahim dari partai oposisi, Pakatan Rakyat. Dan, pertarungan di antara kedua tokoh itu diperkirakan akan berlangsung cukup ketat.

Pada Pemilu 2008, Barisan Nasional, koalisi 13 partai yang didominasi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dipermalukan Pakatan Rakyat, oposisi tiga partai yang dipimpin Anwar Ibrahim. Untuk pertama kalinya, sejak tahun 1957, Barisan Nasional tidak dapat menguasai dua pertiga kursi parlemen. Di bawah kepemimpinan Abdullah Badawi, Barisan Nasional hanya dapat meraih 135 kursi dari 222 kursi parlemen. Adapun Pakatan Rakyat meraih 75 kursi. Lemahnya kepemimpinan Abdullah Badawi menjadikan ia didesak mundur dan digantikan Najib Razak, putra mantan Perdana Menteri Malaysia Abdul Razak.

Najib bertekad mengembalikan tradisi Barisan Nasional meraih dua pertiga kursi parlemen. Analis memperkirakan, tekad itu dapat dicapai Najib berkat keberpihakannya kepada orang miskin di pedesaan, dan keputusannya untuk menghapus undang-undang keamanan yang dianggap represif. Sementara itu, Anwar bertekad meningkatkan perolehan kursi dengan memperbarui janjinya untuk membentuk pemerintah yang bersih, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.

Najib mendesak lebih dari 13 juta pemilih untuk memberi mandat kepada Barisan Nasional, dengan mengatakan, ”Jangan mempertaruhkan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita (dengan memberikan suara kepada oposisi yang belum teruji).” Sebaliknya, Anwar menyebutkan pemerintahan yang dipimpin Najib sebagai korup dan diskriminatif. Itu sebabnya, diperkirakan, masa kampanye yang akan berlangsung selama dua minggu itu akan sangat ramai.

Analis menyebutkan, tidak ada yang berpikir bahwa oposisi akan benar-benar menang meskipun potensi untuk meningkatkan jumlah perolehan kursi masih terbuka. Namun, itu adalah hitung-hitungan di atas kertas, dalam kenyataan segala sesuatu bisa terjadi.

Najib sendiri sangat positif dan terbuka dalam menanggapi kemungkinan oposisi menang dalam pemilu mendatang. ”Jika ada perubahan dalam kekuasaan, itu harus berlangsung secara mulus dan damai. Itu adalah komitmen kami,” ujar Najib.