Pemerintah Myanmar Belajar Otonomi ke Probolinggo

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Pelaksanaan otonomi daerah dan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan oleh Pemkot Probolinggo, Jawa Timur, kembali menjadi rujukan pemerintah negara lain. Sebelumnya, sejumlah pemerintah daerah sudah tak terhitung yang studi banding ke Kota Mangga ini. Kali ini dari pemerintah Myanmar.

Delegasi Pemerintah Myanmar datang menimba ilmu ke Kota Probolinggo, Rabu (27/3/2013). Sedikitnya, 20 orang dari Myanmar mendengarkan pemaparan oleh para pejabat Pemkot Kota Probolinggo di Sabha Bina Praja, seperti Sekda Johny Haryanto, sejumlah pimpinan satker, kepala sekolah, dan pelaku usaha.

Rombongan yang difasilitasi USAID Kinerja tertarik untuk mendapatkan wawasan tentang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dalam perencanaan dan penganggaran serta pelayanan publik di berbagai sektor.

Mereka mengakui bahwa Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dianggap sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan berbagai terobosannya.

Selain berdiskusi di Ruang Sabha Bina Praja, delegasi itu juga melihat proses belajar-mengajar dengan mendatangi SDN Kebonsari, MTsN serta pelaksanaan pelayanan publik dengan mendatangi kantor Bagian Humas dan Protokol, Radio Suara Kota, museum, dan sentra pembuatan batik lokal.

Menurut Direktur Jenderal Administrasi Negara Myanmar, Myat Kyat Kyat, hasil studi banding ke Pemkot Probolinggo akan diterapkan di Myanmar. Maklum, Myanmar saat ini berada di masa transisi, dari era desentralisasi militer menuju era demokrasi, setelah terpilih presiden yang baru.

Myat Kyat Kyat menjelaskan, pihaknya akan belajar kepada Pemkot Probolinggo atas pelayanan publik yang dilakukan. Untuk memperdalam keilmuannya, delegasi itu akan melakukan berbagai diskusi dengan pihak terkait, seperti pejabat Pemkot Probolinggo, forum pendidikan dan kesehatan, ormas, DPRD, PPID, Bappeda, sekolah dan Puskesmas.

Sementara, Sekda Johny Haryanto mengungkapkan, kedatangan Pemerintah Myanmar ke Kota Probolinggo menunjukkan bahwa Kota 1001 Taman ini telah diakui negara lain, bukan hanya daerah di Indonesia. Myanmar menggali soal otonomi daerah yang saat ini sudah berjalan. Mereka juga menyerap program dan strategi perencanaan pembangunan dan manajemen berbasis ekonomi kerakyatan.

"Kota Probolinggo sudah menerapkan banyak hal atas pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2000. Salah satunya, manajemen berbasis sekolah berorientasi pelayanan publik serta pembangunan yang melibatkan masyarakat. Itu juga yang diserap oleh Myanmar. Myanmar juga mengakui perkembangan dan kemajuan Kota Probolinggo," jelasnya.