PM Lebanon Mengundurkan Diri pada Saat-saat Kritis

BEIRUT, SABTU - Lebanon berada dalam keadaan tanpa pemerintahan, Sabtu (23/3), setelah Perdana Menteri Najib Mikati secara mengejutkan mengumumkan pengunduran diri sehari sebelumnya.

Pengunduran diri Mikati pada Jumat malam membuat Lebanon berada dalam ketidakpastian di saat negara itu sedang mengalami perpecahan dan terancam terkena tumpahan konflik dari negara tetangganya, Suriah.

”Sekarang sangat penting untuk segera memulai dialog dan membentuk pemerintahan penyelamatan di tengah masa sulit ini,” kata Mikati setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Lebanon Michel Suleiman, Sabtu.

Presiden Suleiman menerima pengunduran diri Mikati, tetapi memintanya tetap menjalankan pemerintahan sementara sampai pemerintahan baru terbentuk.

Mikati menyerukan kepada semua faksi politik di Lebanon untuk bersatu dan membentuk pemerintah persatuan nasional. ”(Saya menyerukan) pembentukan pemerintahan penyelamatan nasional yang berisi perwakilan dari seluruh kekuatan politik di Lebanon untuk menyelamatkan bangsa ini dan menghadapi perkembangan situasi regional dengan semangat tanggung jawab bersama,” tuturnya.

Namun, pemerintahan baru di Lebanon diperkirakan tidak akan terbentuk dalam waktu dekat. Lanskap politik di Lebanon saat ini terbelah dua, antara kubu gerakan Hezbollah yang mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah dan kubu mantan perdana menteri (PM) Saad al-Hariri yang didukung Barat dan dekat dengan kelompok oposisi di Suriah.

Diperkirakan butuh waktu berbulan-bulan untuk membentuk pemerintahan persatuan di Lebanon. Mikati sendiri butuh waktu lima bulan untuk membentuk pemerintahannya setelah menjabat sebagai PM pada Juni 2011.

Mikati naik ke puncak kekuasaan dengan dukungan Hezbollah yang sebelumnya menggulingkan pemerintahan Saad al-Hariri. Miliarder yang pernah kuliah di Universitas Harvard, AS, itu memimpin pemerintahan yang didominasi orang-orang Hezbollah dan sekutunya.

Namun, perang saudara yang berkepanjangan di Suriah membuat Mikati bermasalah dengan Hezbollah. Mikati berusaha menjauhkan negerinya dari konflik yang terjadi di Suriah, tetapi oleh Hezbollah malah dituduh terlalu memihak kubu lawan politiknya.

Puncak kebuntuan

Puncak kebuntuan politik itu terjadi setelah pertemuan kabinet selama dua hari pada pekan ini gagal menyepakati dua topik utama, yakni perpanjangan masa jabatan kepala kepolisian nasional dan aturan baru penyelenggaraan pemilihan umum.

Kubu Hezbollah menolak usulan Mikati agar masa tugas Kepala Kepolisian Mayor Jenderal Ashraf Rifi diperpanjang untuk menghindari kekosongan kepemimpinan aparat keamanan negeri itu. Rifi, seperti Mikati, berasal dari kelompok Sunni yang tidak disukai Hezbollah yang beraliran Syiah.

Selain itu, Hezbollah juga menolak rencana pembentukan lembaga pengawas pemilu pada pemilu parlemen yang dijadwalkan digelar Juni nanti.

Di bawah aturan pembagian kekuasaan di Lebanon, kursi PM harus diduduki seseorang dari kelompok Sunni, presiden dari kelompok Kristen Maronit, dan ketua parlemen dari Syiah.

Kekosongan pemerintahan di Lebanon terjadi saat perang saudara di Suriah belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Lebanon dan Suriah memiliki jaringan koneksi politik dan sektarian yang sangat kompleks sehingga masalah di Suriah dikhawatirkan mudah merambat ke Lebanon.

Beberapa jam sebelum Mikati mengumumkan pengunduran diri, Jumat, terjadi bentrokan antara dua kelompok warga di kota Tripoli, Lebanon.

Enam orang dilaporkan tewas dan lebih dari 20 orang terluka saat kelompok warga Sunni Lebanon, yang mendukung kubu oposisi Suriah, bentrok dengan kelompok warga Alawite Lebanon, yang mendukung rezim Presiden Assad.

(AFP/AP/Reuters/DHF)