Meiktila dalam Keadaan Darurat

Meiktila, Jumat - Pemerintah Myanmar menetapkan keadaan darurat di Meiktila di Myanmar tengah, Jumat (22/3), setelah kerusuhan selama tiga hari yang menelan sedikitnya 20 korban jiwa. Muncul kekhawatiran bahwa konflik komunal antara warga pemeluk Buddha dan Muslim ini akan meluas ke wilayah sekitarnya.

Kota Meiktila, 130 kilometer (km) utara ibu kota Naypyidaw atau 540 km dari Yangon, kini berubah menjadi tumpukan abu dan puing bangunan yang hangus terbakar. Situasi kota tambah mencekam, Jumat, ketika sekelompok pria bersenjata pisau dan tongkat berpatroli di jalan. Sebagian besar warga mengungsi menghindari kerusuhan.

Sekelompok wartawan yang mencoba masuk ke lokasi dihentikan dengan todongan pisau oleh sekelompok pemuda dan diminta menyerahkan kartu memori kamera mereka. Salah seorang wartawan melihat sisa dua jasad yang terbakar di tepi jalan, sementara puluhan rumah dan rumah ibadah masih membara.

”Situasi semakin buruk. Gerombolan berkeliaran membakar rumah, begitu banyak orang meninggal. Kami ketakutan dan berlindung di dalam rumah,” ujar seorang warga.

Turun tangan

Televisi pemerintah memberitakan, Presiden Myanmar Thein Sein mengumumkan keadaan darurat di Meiktila dan tiga kota di sekitarnya. Status darurat diberlakukan agar militer dapat turun tangan untuk mengamankan situasi, mengambil alih tanggung jawab polisi yang kerepotan mengawasi kerusuhan tersebut. Pemerintah juga telah memberlakukan jam malam sejak Rabu.

Anggota parlemen dari partai oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Win Htein, mengatakan, jumlah korban tewas bisa melampaui 20 orang. Puluhan orang lainnya terluka. Jumlah warga yang mengungsi sudah lebih dari 2.000 orang, dan mereka ditampung di dua kamp pengungsi.

Warga mengeluhkan kurangnya polisi di Meiktila untuk mengatasi kerusuhan ini. Polisi sebelumnya menjelaskan, konflik berawal dari adu mulut sepasang suami istri dengan pedagang toko emas yang meluas menjadi kerusuhan.

Kerusuhan ini adalah yang terburuk sejak bentrokan warga Rohingya dan Arakan di Provinsi Rakhine, tahun lalu. Saat itu, lebih dari 100 orang tewas dan 110.000 orang mengungsi.

Persaingan antar-etnis dan antar-agama, yang tersembunyi di bawah permukaan selama era junta militer, kini mulai mencuat. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Myanmar yang tengah berjuang membuka diri sejak berkuasa pada Maret 2011.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan, kerusuhan sektarian di Myanmar dapat membahayakan reformasi yang masih rentan.

”Pemimpin agama dan tokoh masyarakat harus mendesak pengikutnya menghindari kekerasan, menghormati hukum dan perdamaian,” ujar Vijay Nambiar, penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB. (Reuters/AFP/was)