Uni Eropa Kian Terpecah

NIKOSIA, KOMPAS.com - Para pemimpin Uni Eropa semakin terbelah dalam mengatasi krisis. Jerman ingin agar program pengetatan anggaran dilakukan terus. Sementara Perancis dan Italia menginginkan belanja pemerintah ditingkatkan perlahan karena menghadapi tingkat pengangguran yang tak kunjung menurun.

Masalah itu mengemuka pada pertemuan tingkat tinggi Eropa, akhir pekan lalu. Ribuan orang memprotes di seantero Eropa sepanjang pertemuan tersebut. Jumlah penganggur mencapai 26 juta orang. Perdana Menteri Italia Mario Monti, yang akan segera mundur dari jabatannya, meminta rekannya memperbolehkan Italia dan negara lain yang tertekan utang dapat mengeluarkan anggaran belanjanya agar dapat menciptakan lapangan kerja.

Presiden Perancis Francois Hollande mengatakan, prioritas tunggal yang harus dihadapi para pemimpin Eropa adalah mencari cara untuk meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Pemimpin dari kubu Sosialis itu sudah menyatakan pemerintahannya tidak dapat memangkas utang publiknya selaras dengan aturan Uni Eropa sebesar 3 persen dari produk domestik bruto tahun ini dan masih akan mencapai 3,7 persen. Perancis meminta perpanjangan waktu dari Brussels.

”Ini bukan persoalan hitam dan putih. Ada nuansanya. Banyak isu abu-abu,” kata Presiden UE Herman Van Rompuy.

Talangan

Isu yang paling hangat dalam pertemuan tersebut adalah talangan untuk Siprus. Siprus menjadi negara kelima Uni Eropa yang menerima dana talangan. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Uni Eropa sepakat memberikan talangan sebesar 10 miliar euro. Dana ini lebih kecil ketimbang permintaan Siprus yang sebesar 17 miliar euro.

Persetujuan dana talangan ini keluar setelah para menteri ekonomi berbicara maraton selama 10 jam di Brussels. Dalam skema pemberian dana talangan itu, semua deposan di bank Siprus akan dikenakan pajak hingga 9,9 persen. Pada saat yang sama, pembayaran pajak di muka diberlakukan atas bunga deposito. Hal ini akan memukul investor swasta di perbankan Siprus.

Senin ini, perbankan Siprus libur sehingga baru pada Selasa besok para penabung Siprus dapat bereaksi atas keputusan tersebut. Untuk menghindari penarikan dana, Pemerintah Siprus membekukan transfer dana elektronik.

Rencana penarikan pajak deposito itu ditargetkan dapat mengumpulkan dana 6 miliar euro. Namun, rencana itu harus disetujui parlemen. Presiden Nicos Anastasiades memperingatkan, jika parlemen tidak sepakat, dua bank terbesar akan kolaps.

Kebijakan ini akan memengaruhi simpanan warga Rusia di Siprus, warga Eropa yang pensiun di situ, dan rakyat Siprus sendiri. Menteri Keuangan Inggris telah menyatakan akan memberikan kompensasi kepada 3.500 tentara Inggris yang ditempatkan di Siprus dan terkena dampak kebijakan ini.

Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz menyerukan agar nasabah kecil dan menengah dilindungi dari skema talangan ini. ”Semua solusi harus dapat diterima secara sosial,” ujarnya.

Siprus, tetangga Yunani, menjadi korban solidaritas Uni Eropa. Karena berpartisipasi dalam pemberian penghapusan utang kepada Yunani, banknya merugi 4,5 miliar euro.(AFP/Reuters/joe)